Dewas KPK akan Proses Etik Pemerasan Wali Kota Tanjungbalai

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatorangan Pangabean bersama dua anggota Dewas, Albertina Ho (kanan) dan Artidjo Alkostar (kiri), seusai memimpin sidang pembacaan surat putusan pelanggaran kode etik dengan terperiksa Ketua KPK Firli Bahuri, Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 24 September 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatorangan Pangabean bersama dua anggota Dewas, Albertina Ho (kanan) dan Artidjo Alkostar (kiri), seusai memimpin sidang pembacaan surat putusan pelanggaran kode etik dengan terperiksa Ketua KPK Firli Bahuri, Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 24 September 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan memproses penyidik yang diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. “Sesuai koordinasi Ketua Dewas dengan Ketua KPK, Dewas akan menangani masalah etiknya,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dihubungi, Rabu, 21 April 2021.

    Albertina mengatakan dugaan korupsi dalam pemerasan tersebut akan ditangani KPK. “Korupsinya ditangani KPK,” kata dia. Albertina tak menjelaskan lebih detail mengenai pasal yang akan disangkakan kepada penyidik tersebut.

    Sebelumnya, Ajun Komisaris Polisi SR, penyidik KPK asal kepolisian diduga meminta uang sebanyak Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjugbalai, M Syahrial. Uang itu diduga diminta dengan iming-iming agar kasus yang menjerat Syahrial dihentikan.

    KPK diketahui tengah melakukan penyidikan dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di Tanjungbalai. Nama Syahrial muncul dalam perkara itu karena rumahnya sempat digeledah oleh penyidik komisi antirasuah.

    Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bersama KPK telah menangkap penyidik tersebut.

    "Propam Polri bersama KPK mengamankan penyidik KPK, AKP SR, pada 20 April 2021 dan telah diamankan di Div Propam Polri," ujar Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo melalui pesan teks pada Rabu, 21 April 2021.

    Ferdy mengatakan, penyidikan atas dugaan pemerasan itu bakal dilakukan oleh KPK. Namun, Polri akan tetap berkoordinasi mengawal penyidikan. "Masih akan diproses pidananya di KPK terkait kasus suap dan masalah etik nanti kami koordinasi dengan KPK," kata Sambo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H