Polri Segera Tetapkan Jozeph Paul Zhang Sebagai Buron

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jozeph Paul Zhang diduga sudah meninggalkan Indonesia sejak Januari 2018. Dalam saluran YouTubenya, ia mengklaim sebagai apologet Kristan. Jozeph memberitakan Injil, mengajar dan memuridkan melalui artikel, buku-buku, maupun tulisan di media sosial dan seminar-seminar Menjawab Iman Kristen. YouTube

    Jozeph Paul Zhang diduga sudah meninggalkan Indonesia sejak Januari 2018. Dalam saluran YouTubenya, ia mengklaim sebagai apologet Kristan. Jozeph memberitakan Injil, mengajar dan memuridkan melalui artikel, buku-buku, maupun tulisan di media sosial dan seminar-seminar Menjawab Iman Kristen. YouTube

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian menyatakan akan segera memasukkan Jozeph Paul Zhang ke dalam Daftar Pencarian Orang. DPO tersebut akan menjadi dasar bagi Interpol untuk menerbitkan red notice terhadap Jozeph.

    “Daftar pencarian ini menjadi dasar bagi Interpol untuk menerbitkan red notice,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono dalam konferensi pers daring, Senin, 19 April 2021.

    Polri membutuhkan red notice dari Interpol karena Jozeph diduga berada di luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan Jozeph pergi meninggalkan Indonesia sejak 2018. Negara tujuannya adalah Hong Kong. Saat ini, kepolisian menengarai Jozeph berada di Jerman.

    “Polri bersama instansi lainnya sedang bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Rusdi.

    Sebelumnya, viral video pria bernama Jozeph Paul Zhang yang mengaku nabi ke-26 beredar luas di media sosial. Jozeph mengaku sebagai nabi ke-26 yang disampaikan dalam forum diskusi via zoom yang juga ditayangkan di saluran YouTube milik Jozeph. Ia menantang siapa saja yang berani melaporkan dirinya ke kepolisian terkait dengan penistaan agama dengan mengaku sebagai nabi ke-26.

    Baca: Imigrasi Ungkap Negara Tujuan Jozeph Paul Zhang Saat Tinggalkan Indonesia 2018


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.