TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 35 ribu karyawan PT Freeport Indonesia dan subkontraktor beserta keluarga masih menunggu kejelasan dari pemerintah soal implementasi kebijakan vaksin gotong royong.
Vice President Bidang Hubungan Pemerintahan PT Freeport Indonesia Jonny Lingga mengatakan hingga saat ini Freeport maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya di Indonesia belum mendapatkan kejelasan dan kepastian dari pemerintah soal kapan bisa melakukan vaksinasi Covid-19 secara gotong-royong atau mandiri.
"Kami sudah bersurat, kami terus melakukan koordinasi, bahkan sudah mendaftar melalui Kadin (Kamar Dagang dan Industri), tapi sampai sekarang belum juga mendapatkan petunjuk dari pemerintah bagaimana kami bisa mendapatkan vaksin itu. Perusahaan-perusahaan swasta yang lain juga mengalami hal yang sama," kata Jonny saat dihubungi, Senin, 19 April 2021.
Sejak Februari lalu, manajemen PT Freeport Indonesia sudah berinisiatif melobi Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya agar bisa secepatnya melakukan vaksinasi kepada 35 ribu karyawan dan keluarga yang ada di area kerja di Kabupaten Mimika, Jayapura dan Jakarta, termasuk karyawan perusahaan subkontraktor.
"Kami sudah bersurat memesan 70 ribu dosis vaksin untuk karyawan dan keluarga. Jumlah 70 ribu dosis itu dengan asumsi satu orang mendapatkan dua kali suntikan vaksin. Jumlah karyawan kami sekarang sekitar 35 ribu. Kalau diperbolehkan, kami ingin membeli lebih supaya jangan sampai kurang," ujar Jonny.
Meski sudah mengajukan permohonan sejak jauh-jauh hari sebelumnya, kata dia, hingga kini pemerintah belum memberikan kejelasan dan kepastian soal kapan dimulai kegiatan vaksin gotong-royong atau vaksin mandiri yang diwacanakan sejak akhir tahun 2020 itu.
