Anggota DPR Tuding Kepala BPOM Dramatisasi Hasil Kajian Vaksin Nusantara

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mendramatisasi hasil kajian terhadap vaksin Nusantara.

Melki menyoroti pernyataan Penny Lukito bahwa 71,4 persen subyek penelitian yang mengalami kejadian yang tidak diinginkan meskipun dalam level ringan hingga sedang. "Kepala Badan POM menjelaskan pada publik kan mendramatisasi seolah-olah ini berbahaya dengan 71 persen dia gambarkan berisiko," kata Melki dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu, 17 April 2021.

Melki menuturkan, dalam rapat di DPR telah dibahas bahwa temuan tersebut tidak ada masalah. "Kok, tiba-tiba digambarkan bermasalah?"

Melki mengaku mengecek kembali ke para peneliti Universitas Diponegoro yang terlibat dalam uji klinik tahap I vaksin Nusantara. Menurut dia, para peneliti merasa nelangsa.

"Mereka bilang, kok, bisa Kepala Badan POM menipu publik. Saya sampaikan ini masuk kategori pembohongan publik, Kepala Badan POM membohongi publik dengan membelokan data dan fakta lapangan terkait hasil penelitian," ujar Melki.

Vaksin Nusantara pertama kali dikenalkan pada November lalu oleh Terawan Agus Putranto ketika masih menjabat Menteri Kesehatan. Riset pengembangan vaksin ini dilakukan melalui kerja sama Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan PT Rama Emerald Multi Sukses.

Rama Emerald merupakan pemegang lisensi dari Aivita Biomedical Inc, perusahaan farmasi yang berbasis di Amerika Serikat, pengembang terapi sel dendritik SARS-CoV-2. Saat uji klinis fase pertama, mereka bekerja sama dengan RSPAD Gatot Soebroto dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.

BPOM sebelumnya memutuskan vaksin Nusantara belum dapat melanjutkan penelitiannya ke uji klinik fase 2. BPOM menyatakan uji klinis fase 1 Vaksin Nusantara belum memenuhi kaidah medis.

Catatan Redaksi:

Judul berita ini direvisi pada Sabtu, 17 April 2021, pukul 18.46 WIB. Berita ini sebelumnya berjudul "Anggota DPR Tuding BPOM Lakukan Pembohongan Publik". Terima kasih.