KPK Berharap Polisi Lanjutkan Proses Hukum Penganiayaan Wartawan Tempo

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (tengahi) bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Ali Mukartono (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Karyoto (kanan), menyampaikan keterangan kepada wartawan, usai melaksanakan gelar perkara atau ekspos kasus suap Djoko Tjandra, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 11 September 2020. KPK dan Kejagung berkoordinasi terkait perkembangan penanganan perkara suap yang menjerat Jaksa Pinangki, untuk membantu pengurusan fatwa bebas bagi terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (tengahi) bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Ali Mukartono (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Karyoto (kanan), menyampaikan keterangan kepada wartawan, usai melaksanakan gelar perkara atau ekspos kasus suap Djoko Tjandra, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 11 September 2020. KPK dan Kejagung berkoordinasi terkait perkembangan penanganan perkara suap yang menjerat Jaksa Pinangki, untuk membantu pengurusan fatwa bebas bagi terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron berharap polisi melanjutkan penyelidikan dugaan penganiayaan wartawan Tempo, Nurhadi. Dia mengatakan pers memiliki hak untuk melakukan investigasi.

    "Kalau benar terjadi ada dugaan penyekapan pemukulan dan lain-lain, kami berharap penegak hukum menindaklanjuti berdasarkan perundangan," kata Ghufron di kantornya, Jumat, 9 April 2021.

    Ghufron mengatakan lembaganya memang tidak bisa ikut menyelidik kasus penganiayaan itu, kendati liputan yang sedang dikerjakan Nurhadi berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang disidik KPK. Kasus itu adalah dugaan suap pajak yang diduga dilakukan oleh mantan Direktur Pemeriksaan Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji.

    Meski demikian, ia mendukung aparat hukum untuk menyelidiki kasus tersebut. Untuk kasus korupsinya sendiri, Ghufron mengatakan belum bisa mengumumkan detail perkara.

    Dia mengatakan pengumuman kasus akan dilakukan bersamaan dengan penahanan. "Kasusnya sudah terkumpul, tapi kami akan melakukan konpers pada saat penahanan tersangka," kata dia.

    Nurhadi, jurnalis Tempo di Surabaya, mengalami kekerasan pada Sabtu, 17 Maret 2021. Ia mendapatkan perlakuan yang kasar bahkan penganiayaan setelah mengambil foto dan hendak meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji.

    Pengambilan foto dan upaya konfirmasi ini dilakukan pada saat Angin melangsungkan resepsi pernikahan anaknya di Gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB) di kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) Surabaya. Kekerasan terjadi ketika sejumlah pengawal Angin Prayitno Aji menganggap Nurhadi masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan.

    Meski sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, para pengawal tersebut tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya. Nurhadi juga mendapatkan penganiayaan dan penyekapan. Adapun kasus ini tengah diselidiki oleh Polda Jawa Timur.

    Baca juga: Suap Pajak, KPK Terus Telusuri Aset Angin Prayitno Aji

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.