TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus melancarkan kritik kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal rencana impor beras kendati kebijakan itu tak akan dilakukan saat panen raya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai kebijakan itu menunjukkan Menteri Lutfi kurang memahami tujuan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam webinar bertajuk "Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente" pada Kamis, 25 Maret 2021. Hasto mengatakan kebijakan tersebut sama sekali tak benar dari aspek historis, ideologis, amanat konstitusi, serta pemahaman bahwa konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat.
"Impor beras meski dilakukan tidak pada saat panen, merendahkan kecerdasan rakyat petani," kata Hasto dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 26 Maret 2021.
Hasto meminta Menteri Lutfi tak menyia-nyiakan upaya Presiden Jokowi soal kedaulatan pangan. Dia mengatakan Jokowi selalu menegaskan komitmennya agar tak mengimpor beras, bahkan mencintai produk dalam negeri.
Hasto juga menyinggung bahwa Jokowi telah membangun lumbung pangan (food estate) bahkan waduk di sejumlah provinsi, serta menggalakkan penelitian dan inovasi di bidang pangan.
Dia mempertanyakan mengapa Menteri Perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor malah berkampanye untuk impor. "Bahkan menantang Presiden dengan mengatakan siap diberhentikan?" ujar Hasto.
Hasto menjawab anggapan PDIP menjadi partai pemerintah rasa oposisi. Menurut dia, penolakan atas kebijakan impor beras adalah bagian dari upaya melindungi kebijakan Presiden Jokowi. Menteri Perdagangan, kata dia, menutup mata terhadap kemampuan produksi petani Indonesia.
Hasto mengatakan PDIP mendorong diversifikasi pangan alih-alih impor beras. "Lebih baik kita berpihak melindungi Bapak Presiden Jokowi yang telah punya kebijakan pangan berdikari, tetapi dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," ucapnya.
