Lebih lanjut, Hasto meminta Lutfi untuk tak merendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi demi menyokong rencana impor beras. Lutfi sebelumnya mengatakan kebijakan impor itu telah diambil sebelum dirinya menjadi Menteri Perdagangan. Namun menurut Hasto, tugas Lutfi justru melakukan koreksi atas kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak benar.
Anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP, Ono Surono, mengatakan rencana impor beras oleh Kemendag itu tak sesuai dengan data Kementerian Pertanian. Menurut dia, data Kementerian Pertanian mencatat ada produksi padi 14,54 juta ton dari Januari hingga April 2021.
Dia menyebut data itu juga mengacu pada asumsi konsumsi masyarakat pada rentang waktu tersebut hanya 9,72 juta ton. Sehingga, diperkirakan akan ada surplus sebanyak 4,81 juta ton pada April mendatang.
"Dari data yang disajikan Kementerian Pertanian tidak ada krisis pangan, khususnya beras sampai menjelang Mei atau menjelang bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri," kata Ono.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat Alex Indra Lukman mengatakan wacana impor beras itu berimbas pada jatuhnya harga beras di tingkat petani. Dia mengatakan kondisi ini memperparah beban ekonomi masyarakat yang sudah terdampak pandemi Covid-19.
"Pandemi Covid-19 membuat roda ekonomi bergerak sangat lambat, jangan malah menambahinya dengan wacana yang melukai perasaan wong cilik," ujar Alex secara terpisah.
Alex meminta Kementerian Perdagangan tak hanya berhitung di atas kertas terkait kebutuhan beras nasional. Dia mengatakan Kemendag pun mesti mengukur luas lahan, kapasitas panen, keperluan konsumsi, hingga memprediksi cuaca untuk menentukan mulainya masa tanam.
Ia menyebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang pun telah merilis luas baku tanah sawah di Indonesia pada 2019 seluas 7,46 juta hektare. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian juga merilis, dalam kurun 2015-2019, ada 224.977 hektare sawah baru yang telah dicetak.