Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Kubu Moeldoko Segera Lengkapi Berkas Pendaftaran ke Kemenkumham

image-gnews
Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen (keempat kiri), Politisi Partai Demokrat versi KLB Soflawati Mosaid (kedua kiri), Darmizal (ketiga kiri), Ahmad Yahya (keempat kanan), Max Sopacua (ketiga Kanan) saat memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021. Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus Partai Demokrat versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen (keempat kiri), Politisi Partai Demokrat versi KLB Soflawati Mosaid (kedua kiri), Darmizal (ketiga kiri), Ahmad Yahya (keempat kanan), Max Sopacua (ketiga Kanan) saat memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021. Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus Partai Demokrat versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, mengatakan bakal segera melengkapi berkas pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. Dia menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya yang menyebut berkas pendaftaran hasil KLB Demokrat Deli Serdang belum lengkap.

"Tentunya Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko akan segera melengkapi dokumen dimaksud dan akan kami sampaikan ke Kemenkumham dalam waktu yang secepat-cepatnya," kata Rahmad dalam keterangannya, Ahad, 21 Maret 2021.

Rahmad menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM yang telah memeriksa dokumen hasil KLB Demokrat di Deli Serdang dalam waktu singkat. Mereka menyerahkan berkas-berkas tersebut pada Senin, 15 Maret 2021.

Rahmad pun mengapresiasi pemerintah yang dinilainya sangat serius mengevaluasi dokumen hasil KLB. Padahal, kata dia, pekerjaan tersebut menyita banyak waktu. Menurut Rahmad, proses cepat tersebut juga akan menghindari konflik horisontal di antara kader Demokrat dan kisruh di tengah masyarakat.

Apalagi, dia beralasan, saat ini pemerintah sedang sangat serius menangani pandemi Covid-19. Rahmad berharap pihaknya segera mendapatkan surat keputusan penetapan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang dari Kemenkumham.

"Sehingga kepastian hukum terkait dengan Partai Demokrat bisa kami dapatkan bersama-sama, sehingga tidak terjadi atau terhindar dari konflik horisontal di tengah-tengah masyarakat kita," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yasonna sebelumnya mengatakan berkas pendaftaran hasil KLB Demokrat Deli Serdang belum lengkap. Enggan merinci dokumen apa saja yang belum disertakan, Yasonna menyebut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar sudah menyurati pihak Demokrat kubu Moeldoko.

"Kami sudah teliti, Dirjen AHU sudah kirimkan surat, ada beberapa hal yang belum sempurna, belum cukup," kata Yasonna di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 21 Maret 2021.

Menurut Yasonna, Demokrat kubu Moeldoko memiliki waktu satu pekan sejak penyerahan berkas untuk melengkapi dokumen-dokumen. "Kami kan punya waktu tujuh hari, maka kami beri waktu, mungkin Senin (atau) Selasa (pekan ini) diberikan kepada kami," ujar Yasonna Laoly.

Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Bantah Ada Kader Partai Lain Jadi Ketua DPC

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemenkumham Tekankan Pentingnya Kekayaan Intelektual Lewat Festival KI 2024

1 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas saat memberi sambutan pada gelaran Puncak Festival Kekayaan Intelektual 2024 di Taman Werdhi Budaya Art Center, Bali, Sabtu, 7 September 2024. Dok. Kemenkumham
Kemenkumham Tekankan Pentingnya Kekayaan Intelektual Lewat Festival KI 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, mengajak masyarakat untuk memahami bahwa kekayaan intelektual (KI) bukan sekadar konsep hukum


Membangun Ekosistem Literasi Berkelanjutan di Era Digital

1 hari lalu

(kiri-kanan) penulis dan kurator seni Warih Wisatsana, Analis Hukum Muda DJKI Rikson Sitorus, Festival Manager Ubud Writers & Readers Festival Dwi Ermayanthi dalam gelaran acara DJKI Mendengar dan Mengedukasi di Taman Werdhi Budaya Art Center, Bali. Jum`at, 6 September 2024. Dok. Kemenkumham
Membangun Ekosistem Literasi Berkelanjutan di Era Digital

Para pelaku literasi di Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi untuk memperkuat ekosistem literasi yang berkelanjutan.


Alasan Kemenkumham Ingin Limpahkan Kewenangan Rupbasan ke Kejagung

4 hari lalu

Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas saat dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Supratman menggantikan  Yasonna Laoly  dari Partai PDI Perjuangan. Supratman adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Ia baru digantikan, Wihadi Wiyanto, kolega dari Partai Gerindra, dari posisi Ketua Badan Legislasi DPR pada 6 Agustus lalu. Pergantian komposisi Kabinet Indonesia Maju ini muncul lagi menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi. Pada 18 Juli 2024, Jokowi mengganti susunan wakil menteri dengan menunjuk dua orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Pertanian. TEMPO/Subekti.
Alasan Kemenkumham Ingin Limpahkan Kewenangan Rupbasan ke Kejagung

Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) akan dialihkan dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kejaksaan Agung


Menkumham Bilang SK Kepengurusan PKB Sudah Ditandatangani

5 hari lalu

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas tiba untuk mengikuti rapat pembahasan RUU Pilkada dengan Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024. Badan Legislasi menggelar rapat dengan Pemerintah dan DPD membahas RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi UU atau RUU Pilkada. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkumham Bilang SK Kepengurusan PKB Sudah Ditandatangani

PKB telah menggelar muktamar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali dan menunjuk Muhaimin Iskandar untuk kembali menjadi Ketua Umum PKB.


Jokowi Pastikan Komitmen Indonesia untuk Negara Sahabat di Afrika

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Welcoming Dinner High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships and Indonesia-Africa Forum II di Jimbaran, Bali, Ahad, 1 September 2024. Dok. Kemenkumham
Jokowi Pastikan Komitmen Indonesia untuk Negara Sahabat di Afrika

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan Indonesia akan terus mendukung perkembangan global yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dengan negara sahabat di Afrika.


Yaqut Bantah Inisiasi Muktamar PKB Tandingan di Jakarta

7 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selaku Amirul Hajj mengecek fasilitas layanan tempat tidur bagi jamaah calon haji Indonesia 1445 H di Arafah, Makkah, Selasa 11 Juni 2024. Menag meninjau secara langsung berbagai persiapan dan fasilitas di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) menjelang puncak ibadah haji yang akan berlangsung mulai 9 Dzulhijah atau 15 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Yaqut Bantah Inisiasi Muktamar PKB Tandingan di Jakarta

Menag Yaqut Cholil Qoumas menepis anggapan jika ia menginisiasi Muktamar PKB tandingan di Jakarta. Ia sebut itu muktamar yang sebenarnya.


Kemenkumham Dorong Pelindungan Hak Cipta Novel AU

12 hari lalu

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Ignatius Mangantar Tua. Dok DJKI
Kemenkumham Dorong Pelindungan Hak Cipta Novel AU

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Ignatius Mangantar Tua ingatkan para penulis novel alternative universe atau AU untuk memperhatikan hak cipta karyanya. Apa lagi, kebayangan para penulis menggunggahnya di media sosial.


Contoh Surat Lamaran CPNS 2024 di Kementerian, Ada Untuk Lulusan SMA

13 hari lalu

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bersiap mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis, 2 September 2021.  Sebanyak 800 peserta mengikuti tes tersebut dengan  menerapkan protokol kesehatan ketat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Contoh Surat Lamaran CPNS 2024 di Kementerian, Ada Untuk Lulusan SMA

Surat lamaran adalah dokumen wajib yang harus dilampirkan ketika mendaftar CPNS 2024. Berikut dua contoh dari Kementerian.


Menkumham Janji Segera Undangkan Revisi PKPU sesuai Putusan MK

15 hari lalu

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (tengah) saat mengikuti rapat dengar pendapat soal revisi PKPU no. 8 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024. Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah bersama yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pilkada. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkumham Janji Segera Undangkan Revisi PKPU sesuai Putusan MK

Supratman mengatakan revisi PKPU akan segera diproses Kementerian Hukum dan HAM agar berkekuatan hukum.


Fraksi PDIP Sebut Tiga Institusi Ini Pegang Peranan Penting setelah RUU Pilkada Gagal Disahkan

16 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka
Fraksi PDIP Sebut Tiga Institusi Ini Pegang Peranan Penting setelah RUU Pilkada Gagal Disahkan

Fraksi PDIP mengingatkan, jika PKPU belum dapat diundangkan, KPU tetap wajib berpedoman pada putusan MK.