Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Kubu Moeldoko Segera Lengkapi Berkas Pendaftaran ke Kemenkumham

image-gnews
Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen (keempat kiri), Politisi Partai Demokrat versi KLB Soflawati Mosaid (kedua kiri), Darmizal (ketiga kiri), Ahmad Yahya (keempat kanan), Max Sopacua (ketiga Kanan) saat memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021. Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus Partai Demokrat versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen (keempat kiri), Politisi Partai Demokrat versi KLB Soflawati Mosaid (kedua kiri), Darmizal (ketiga kiri), Ahmad Yahya (keempat kanan), Max Sopacua (ketiga Kanan) saat memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021. Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus Partai Demokrat versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, mengatakan bakal segera melengkapi berkas pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. Dia menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya yang menyebut berkas pendaftaran hasil KLB Demokrat Deli Serdang belum lengkap.

"Tentunya Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko akan segera melengkapi dokumen dimaksud dan akan kami sampaikan ke Kemenkumham dalam waktu yang secepat-cepatnya," kata Rahmad dalam keterangannya, Ahad, 21 Maret 2021.

Rahmad menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM yang telah memeriksa dokumen hasil KLB Demokrat di Deli Serdang dalam waktu singkat. Mereka menyerahkan berkas-berkas tersebut pada Senin, 15 Maret 2021.

Rahmad pun mengapresiasi pemerintah yang dinilainya sangat serius mengevaluasi dokumen hasil KLB. Padahal, kata dia, pekerjaan tersebut menyita banyak waktu. Menurut Rahmad, proses cepat tersebut juga akan menghindari konflik horisontal di antara kader Demokrat dan kisruh di tengah masyarakat.

Apalagi, dia beralasan, saat ini pemerintah sedang sangat serius menangani pandemi Covid-19. Rahmad berharap pihaknya segera mendapatkan surat keputusan penetapan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang dari Kemenkumham.

"Sehingga kepastian hukum terkait dengan Partai Demokrat bisa kami dapatkan bersama-sama, sehingga tidak terjadi atau terhindar dari konflik horisontal di tengah-tengah masyarakat kita," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yasonna sebelumnya mengatakan berkas pendaftaran hasil KLB Demokrat Deli Serdang belum lengkap. Enggan merinci dokumen apa saja yang belum disertakan, Yasonna menyebut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar sudah menyurati pihak Demokrat kubu Moeldoko.

"Kami sudah teliti, Dirjen AHU sudah kirimkan surat, ada beberapa hal yang belum sempurna, belum cukup," kata Yasonna di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 21 Maret 2021.

Menurut Yasonna, Demokrat kubu Moeldoko memiliki waktu satu pekan sejak penyerahan berkas untuk melengkapi dokumen-dokumen. "Kami kan punya waktu tujuh hari, maka kami beri waktu, mungkin Senin (atau) Selasa (pekan ini) diberikan kepada kami," ujar Yasonna Laoly.

Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Bantah Ada Kader Partai Lain Jadi Ketua DPC

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Yasonna : Bekali Diri dengan Softskill, Jadilah Taruna yang Unggul dan Kompetitif

1 hari lalu

Yasonna : Bekali Diri dengan Softskill, Jadilah Taruna yang Unggul dan Kompetitif

Wisuda Taruna Poltekip/Poltekim, Yasonna : Bekali Diri dengan Softskill, Jadilah Taruna yang Unggul dan Kompetitif


Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

2 hari lalu

Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

Yasonna meminta budaya feodal dalam melayani masyarakat agar ditinggalkan.


Moeldoko Curiga Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi ke KPK Bermotif Politik

3 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Curiga Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi ke KPK Bermotif Politik

Moeldoko mencurigai ada motif politik di balik pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai intervensi Presiden Jokowi ke lembaga anti-rasuah.


Irjen Kemenkumham Pastikan Ujian PPPK Berjalan dengan Lancar

4 hari lalu

Irjen Kemenkumham Pastikan Ujian PPPK Berjalan dengan Lancar

Kemenkumham, Razilu memantau langsung jalannya seleksi kompetensi teknis tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Menkopolhukam Mahfud Md Sebut Pemerintah Belum Setujui Revisi UU MK

4 hari lalu

Suasana sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres. TEMPO/Joseph
Menkopolhukam Mahfud Md Sebut Pemerintah Belum Setujui Revisi UU MK

Mahfud juga merasa kaget karena agenda revisi UU MK tidak masuk dalam Prolegnas.


Doni Monardo sebagai Komandan Paspampres dan Pangdam Pattimura dalam Kenangan Fotografer, Ini Kisahnya

4 hari lalu

Doni Monardo saat menjadi DanPaspampres di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto: Purwanta Budi Sulistya
Doni Monardo sebagai Komandan Paspampres dan Pangdam Pattimura dalam Kenangan Fotografer, Ini Kisahnya

Doni Monardo dalam kenangan seorang fotografer yang mengikuti sepak terjangnya selama menjadi Komandan Paspampres dan Pangdam Pattimura. Ini kisahnya.


Terkini: Susunan Direksi Bulog Setelah Bayu Krisnamurthi Jadi Dirut, Pertamina Siap Pasok Avtur di Bandara Dhoho Kediri

6 hari lalu

Bayu Krisnamurthi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Terkini: Susunan Direksi Bulog Setelah Bayu Krisnamurthi Jadi Dirut, Pertamina Siap Pasok Avtur di Bandara Dhoho Kediri

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Bayu Krisnamurthi menjadi Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.


Moeldoko Ungkap Wacana Pembangunan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Daerah Kopo, Bandung

6 hari lalu

Warga menunggu keberangkatan kereta cepat di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023. PT KCIC mengajak warga sekitar Stasiun Tegalluar untuk menjajal Kereta Cepat Jakarta Bandung menuju Stasiun Halim sebelum diresmikan dan dioperasikan secara penuh pada 1 Oktober mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Moeldoko Ungkap Wacana Pembangunan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Daerah Kopo, Bandung

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko mengungkapkan pandangannya mengenai kemungkinan penambahan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh di daerah Kopo, Kota Bandung.


Jelang Tutup Tahun, Kuota Motor Listrik Insentif Masih Tersisa 180 Ribuan

7 hari lalu

Motor Listrik Savart S-1 meluncur di IMOS+, 25 Oktober 2023. (TEMPO/ Erwan Hartawan).
Jelang Tutup Tahun, Kuota Motor Listrik Insentif Masih Tersisa 180 Ribuan

Jumlah motor listrik berdasarkan data SISAPIRa per 1 Desember 2023 baru 4.148 unit.


Respons Kemenkumham soal Permintaan KPK Mencegah Eddy Hiariej dan 3 Tersangka Lainnya ke Luar Negeri

7 hari lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej foto bersama Helmut Hermawan seusai makan malam di Restoran Jepang di Kawasan Jakarta Pusat. Istimewa
Respons Kemenkumham soal Permintaan KPK Mencegah Eddy Hiariej dan 3 Tersangka Lainnya ke Luar Negeri

Kemenkumham menyatakan tidak memberikan perlindungan hukum kepada wamenkumham Eddy Hiariej.