Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Marzuki Alie KLB Demokrat Kembalikan Marwah Partai

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan korupsi e-KTP, di Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan korupsi e-KTP, di Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua Dewan Pembina Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Medan Marzuki Alie menyatakan KLB merupakan upaya kader untuk mengembalikan marwah pendirian partai.

"Jangan salahkan Pak Moeldoko, karena beliau mau bekerja sama untuk mengembalikan partai seperti niat awal saat membentuknya," kata Marzuki saat dihubungi pada Senin malam, 8 Maret 2021.

Marzuki menjelaskan perubahan di tubuh partai terjadi sejak kongres 2015. Pihaknya mendapatkan laporan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) diubah di luar kongres sejak 2015.

"Yang menyampaikan itu, orang yang mengurus draf AD/ART saat itu," ujar Mantan Sekjen Demokrat periode 2005-2010 tersebut. Dia menjelaskan perubahan konstitusi partai di luar penetapan kongres itu adalah kewenangan majelis tinggi partai.

Hal itu berlanjut hingga kongres  2020, dimana kala itu dibuatlah surat pernyataan yang meminta para pemilik suara di partai untuk mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Demokrat.

"Laporan teman-teman, pada saat Kongres 2020, tidak ada pembahasan agenda kongres hingga tata tertib kongres," ungkap Marzuki.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Isi dari tatib kongres diantaranya pertanggungjawaban ketua umum sebelumnya, pembahasan pertanggungjawaban, laporan itu diterima atau ditolak, hingga ketua umum demisioner. Pembahasan AD/ART hingga program kerja, ujar Marzuki, juga tidak dilaksanakan dalam kongres 2020 lalu.

Sehingga, kata dia, tidak ada jadwal, tatib hingga persyaratan calon ketua umum, sehingga yang punya hak bicara di kongres tahun 2020 disuruh keluar ruangan. "Yang di dalam ruangan, mereka yang punya hak suara, dan beberapa saat kemudian, terpilihlah AHY sebagai ketua umum secara aklamasi," kata Marzuki.

Menurut Marzuki Alie, yang paling krusial dalam AD/ART adalah majelis tinggi partai dan kewenangannya. Sebelum kongres 2020, kewenangan majelis tinggi partai hanya memberikan pertimbangan terkait dukungan partai terhadap kandidat dalam pemilihan kepala daerah.

Namun, setelah kongres Demokrat pada 2020, akhirnya diketahui bahwa majelis tinggi memiliki kewenangan lebih, di antaranya kongres luar biasa dapat terlaksana atas persetujuan ketua majelis tinggi. Bahkan, ketua majelis tinggi merupakan ketua umum partai yang telah demisioner atau mantan ketua umum.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Seluk Beluk Pemerintah Godok Tata Kelola Tanaman Kratom: Mau Dibawa ke Mana?

1 hari lalu

Seorang warga memperlihatkan dua lembar daun kratom atau daun purik jenis tulang merah di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu 13 September 2020. Tanaman kratom (mitragyna speciosa) memiliki tiga jenis varian yaitu tulang merah (Red Vein), tulang hijau (Green Vein) dan tulang putih (White Vein) tersebut menjadi komoditas pertanian unggulan di daerah setempat. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/pras.
Seluk Beluk Pemerintah Godok Tata Kelola Tanaman Kratom: Mau Dibawa ke Mana?

Sepanjang Januari-Mei 2023, nilai ekspor kratom Indonesia tumbuh 52,04 persen menjadi US$7,33 juta.


Beby Tsabina Menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY Jadi Saksi

1 hari lalu

Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah menikah pada Ahad, 23 Juni 2024. Foto: Instagram Bebi Tsabina
Beby Tsabina Menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY Jadi Saksi

Beby Tsabina resmi menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY dan Ahmad Muzani dipercaya sebagai saksi nikahnya.


Mengenal Efek Daun Kratom, Apa Alternatif Tanaman Penggantinya?

1 hari lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Mengenal Efek Daun Kratom, Apa Alternatif Tanaman Penggantinya?

BNN menyatakan kratom memiliki efek samping yang membahayakan, terlebih bila penggunaannya tidak sesuai takaran.


3 Pertimbangan Demokrat Beri Surat Tugas ke Deny Widyanarko di Pilkada Kediri

2 hari lalu

Logo Partai Demokrat
3 Pertimbangan Demokrat Beri Surat Tugas ke Deny Widyanarko di Pilkada Kediri

Diperkirakan pada pertengahan Juli 2024 sudah ada keputusan rekomendasi dukungan dari Demokrat.


Eks Komisioner KPK Heran Ada Menteri Anggap OTT Hambat Investasi

3 hari lalu

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pemerasan rehadap Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023. Seusai melakukan pemeriksaan terkait kasus pemerasan, Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyinggung mengenai pertemuan antara Ketua KPK, Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Ketentuan pimpinan KPK tidak boleh menemui pihak yang berhubung dengan suatu perkara pertemuan, hal ini Tercantum dalam Pasal 36 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Korupsi. TEMPO/Magang/Joseph
Eks Komisioner KPK Heran Ada Menteri Anggap OTT Hambat Investasi

Tugas KPK tentu bukan hanya pencegahan, tetapi juga penindakan, contohnya operasi tangkap tangan atau OTT


Gerindra, PKB, dan Demokrat Resmi Berkoalisi di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi

4 hari lalu

Deklarasi koalisi Partai Gerindra, PKB, dan Demokrat dalam Pilkada Kabupaten Bekasi di Hotel Holiday Inn Cikarang, Rabu. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
Gerindra, PKB, dan Demokrat Resmi Berkoalisi di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi

Koalisi Gerindra, PKB, dan Demokrat belum menyebutkan kandidat yang akan diusung di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi.


Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

4 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

Moeldoko enggan mengelaborasi saat ditanya apakah Presiden Jokowi mengetahui Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu dekat.


Jokowi Bahas Legalisasi Kratom, Akan Diputuskan Termasuk Narkotika atau Bukan

4 hari lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Kratom, Tanaman yang Disebut Mengandung Narkotika
Jokowi Bahas Legalisasi Kratom, Akan Diputuskan Termasuk Narkotika atau Bukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelenggarakan rapat terbatas membahas mengenai rencana legalisasi kratom. Akan dipastikan masuk narkotika atau bukan.


Moeldoko Klaim Tak Ada Arahan Istana dalam Proses Hukum Hasto PDIP

4 hari lalu

Tim hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristyanto, Rony Talapessy dan tim mendatangi Komnas HAM di Menteng, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Kedatangan mereka melaporkan atas penyitaan ponsel milik Hasto yang dilakukan oleh penyidik KPK, sebelumnya Rony juga melaporkan ke Dewas KPK karena hal tersebut yang dinilai tidak benar, mengingat Hasto diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Moeldoko Klaim Tak Ada Arahan Istana dalam Proses Hukum Hasto PDIP

Hasto diperiksa KPK pada Senin 10 Juni 2024 dalam kasus dugaan suap Harun Masiku.


Kans Ahmad Luthfi Diusung Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jateng

4 hari lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut melepas Presiden Joko Widodo bertolak menuju Jakarta melalui Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, pada Rabu, 19 Juni 2024. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara lepas landas sekitar pukul 15.10 WIB. Foto Sekretariat Presiden
Kans Ahmad Luthfi Diusung Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jateng

Nama Kapolda Jateng Ahmad Luthfi mencuat di internal Koalisi Indonesia Maju. Lantas, bagaimana kansnya?