Begini Modus Perusahaan di Kalimantan Diduga Rekayasa Pajak

Reporter

Editor

Amirullah

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan terkait penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 3 November 2020. KPK menahan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi PTDI. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan modus dalam kasus suap pajak di Kementerian Keuangan yang tengah disidik lembaganya adalah cara yang umum dilakukan dalam perkara serupa. Dia bilang, sebuah wajib pajak diduga memberikan uang kepada petugas pemeriksa pajak agar nilai pajak yang harus dibayarkan berkurang.

“Biasalah, kalau di pajak itu kan ya seperti penanganan (kasus) pajak sebelumnya, bagaimana caranya supaya (pembayaran) itu rendah,” kata Alex di kantor KPK, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Alex melanjutkan, “Menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya, tentu semuanya itu melanggar ketentuan peraturan di bidang perpajakan.”

Sumber yang mengetahui penyidikan kasus ini menjelaskan lebih detail bagaimana para wajib pajak berupaya mengakali nilai pajaknya. Salah satu perusahaan yang diduga menyetor sejumlah duit untuk merekayasa pajaknya itu berada di Kalimantan. Melalui konsultan, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ini diduga menyerahkan uang sebanyak Rp 30 miliar. Pengurusan pemeriksaan pajak diduga dilakukan untuk pajak 2016 dan 2017.

Untuk 2016 jumlah kurang bayar pajak perusahaan ini diduga sebesar Rp 91 miliar. Namun, jumlah kurang bayar yang terdapat dalam Nilai Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan di tahun itu hanya sebesar Rp 70 miliar.

Selanjutnya untuk 2017, jumlah lebih bayar pajak perusahaan ini seharusnya hanya Rp 27 miliar. Namun, jumlah lebih bayar yang ditetapkan di tahun itu justru mencapai Rp 59 miliar. Jumlah duit yang diduga diserahkan untuk mengurus pajak ini sebesar Rp 30 miliar.

Selain perusahaan di Kalimantan itu, ada sejumlah perusahaan lain yang diduga turut menyerahkan uang. Nilainya diduga mulai dari ratusan juta hingga miliaran Rupiah. Uang tersebut juga diduga diberikan melalui konsultan. Dalam perkara ini, KPK diduga telah menetapkan pejabat pajak dan konsultan menjadi tersangka.

Alexander Marwata mengatakan nilai suap dalam kasus ini diduga mencapai puluhan miliar. KPK, kata dia, berkoordinasi dengan Kemenkeu dalam penanganan kasus. KPK, kata dia, akan menangani kasus suap, sementara Kemenkeu akan menangani kasus dugaan pelanggaran pajaknya. "Supaya ditentukan pajak yang bener berapa, kalau memang benar ada kekurangan pajak dendanya itu kan 200 persen," kata Alex.

Direktur P2Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmadrin Noor belum menjawab panggilan dan pesan yang dikirimkan Tempo mengenai kasus ini. Kemenkeu telah menjadwalkan konferensi pers daring mengenai pengusutan kasus dugaan suap pajak ini pada pukul 13.00 WIB. Menurut undangan liputan yang tersebar, konferensi pers akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pajak, Inspektur Jenderal Kemenkeu, dan Staf Khusus Menkeu.






Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

1 jam lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa


Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

2 jam lalu

Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

Lukas Enembe kembali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin 26 September 2022


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

2 jam lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati


KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

6 jam lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

9 jam lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

11 jam lalu

Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan dipanggil KPK bila memang ada tersangka karena ia menjabat ketua pelaksana balapan.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

12 jam lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

13 jam lalu

Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

Ali menyayangkan pihak Lukas Enembe justru menggelar konferensi pers ketimbang menghadiri pemeriksaan di KPK.


KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

13 jam lalu

KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri.


Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

15 jam lalu

Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati dari jabatannya.