Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jhoni Allen Ceritakan soal Pertemuan dengan SBY Sebelum Dipecat

image-gnews
Mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun ketika ditemui di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 2 Maret 2021. TEMPO/Putri.
Mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun ketika ditemui di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 2 Maret 2021. TEMPO/Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun mengakui sudah bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Jhoni mengatakan pertemuan itu terjadi pada 16 Februari lalu pada pukul 14.00 WIB dan berlangsung selama sekitar satu jam.

"Saya dipanggil tanggal 16 (Februari) di Cikeas," kata Jhoni kepada Tempo di Bellagio Mall, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Maret 2021.

Jhoni mengaku menyampaikan kekecewaannya dan para kader lain yang dia dengar kepada SBY. Ia mengatakan masalah ini bermula sejak kongres di Surabaya pada 2015 ketika SBY terpilih menjadi ketua umum. Jhoni menilai SBY mengingkari ucapan sebelumnya yang menyatakan hanya akan melanjutkan kepemimpinan Anas Urbaningrum sejak 2013-2015, karena Anas tersandung perkara korupsi.

Setelah itu, ia mengeluhkan potongan iuran dari anggota Fraksi Demokrat di DPRD provinsi dan kabupaten/kota ke DPP. Jhoni juga menuding Demokrat memungut mahar untuk pencalonan kepala daerah. Ia membahas pula masalah pergeseran anggota di Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang menurutnya tanpa didahului rapat, lalu disampaikan lewat telepon.

Ketua Fraksi Demokrat di DPR adalah Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, putra bungsu SBY. "Saya bilang, eh sampaikan sama Ibas dong, bukan partainya ini," kata Jhoni menceritakan ulang responsnya saat ditelepon terkait pergeseran AKD.

Jhoni juga mengaku mengeluhkan pemilihan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Demokrat. Ia menilai terpilihnya AHY lantaran rekayasa, kemudian membuat Demokrat menjadi partai dinasti. Setelah terpilih pun, AHY dinilainya tak membangun komunikasi yang baik dengan para kader.

"AHY pun gayanya seperti presiden, malah udah melebihi, susahnya bertemu. Saya sampaikan sama SBY," ujar Jhoni Allen.

Jhoni mengaku menyampaikan kepada SBY agar Demokrat menjadi partai terbuka. SBY, menurut dia, menjawab bahwa Demokrat masih partai baru yang usianya belum mencapai 25 tahun. Pada 9 September tahun ini, Partai Demokrat akan menginjak usia 20 tahun.

"Tuntutan saya, partai terbuka, siapa pun boleh masuk. Kata SBY, belum 25 tahun. Setelah 25 tahun berarti setelah AHY dong," kata Jhoni.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jhoni juga mengatakan agar namanya tak diutak-atik hingga dipecat, atau dia akan tampil di media massa. SBY, ujar dia, lantas berjanji mempertemukan Jhoni dengan AHY. Namun sebelum pertemuan lanjutan itu terjadi, Jhoni sudah dipecat oleh Partai Demokrat.

Jhoni membantah dirinya disebut yang merengek-rengek meminta bertemu dengan SBY. Menurut Jhoni, ia mengirimkan pesan kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya pada 3 Februari 2021, atau dua hari setelah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar konferensi pers dan menyebut ihwal kudeta partai.

Kepada Riefky, Jhoni menyinggung ihwal beberapa kali teleponnya yang tak diangkat. Ia kemudian mengaku hanya ingin memberikan beberapa masukan demi kebaikan Demokrat. Jhoni juga mengaku mendapat informasi dari salah satu anggota Dewan Kehormatan partai bahwa surat pemecatannya sudah disiapkan, tinggal ditandatangani oleh AHY.

"Tolong sampaikan itikad baik saya ke Pak SBY dan ketum, kalau ini dilanjutkan saya akan tampil di media dan bongkar semua kondisi Partai Demokrat selama ini. Termasuk fakta-fakta yang saya simpan dan tahan selama ini setelah periode Anas. Tapi sebagai seorang kader saya akan datang kalau dipanggil demi kebaikan partai. Bukan arogansi dengan pemecatan tanpa verifikasi terlebih dahulu kepada saya," demikian petikan pesan Jhoni kepada Riefky.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra sebelumnya mengatakan Jhoni Allen sempat bertemu dengan SBY sebelum dipecat. Menurut Herzaky, pertemuan itu terjadi lantaran Demokrat awalnya masih berupaya mengedepankan rekonsiliasi.

"Awalnya kami masih mengedepankan rekonsiliasi, bahkan ada pertemuan dengan Bapak Ketua MTP. Itu Bang Jhoni Allen (yang bertemu)," kata Herzaky dalam diskusi virtual, Sabtu, 27 Februari 2021.

Herzaky mengatakan kader senior itu mengaku ingin menemui SBY sebagai orang yang sudah dikenalnya sejak dulu. Demokrat, kata Herzaky, sempat mengira Jhoni akan mengurungkan niatnya setelah menemui Susilo Bambang Yudhoyono. "Tapi ternyata tidak, bertemu dengan Pak SBY kemudian malah bersikeras," kata Herzaky.

Dalam keterangan tertulisnya Jumat kemarin, 26 Februari 2021, Herzaky mengatakan Jhoni Allen bukannya menuntut konsolidasi internal, tetapi memasukkan aktor eksternal melalui kongres luar biasa inkonstitusional dan 'menjual' Partai Demokrat kepada aktor eksternal itu. "Sebagai kendaraan dalam pencapresannya di Pemilu 2024," ujar Herzaky.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

2 jam lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.


Satgas Anti-Mafia Tanah Temukan 82 Kasus dengan Kerugian Rp1,7 T, AHY: Kami Serius

1 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
Satgas Anti-Mafia Tanah Temukan 82 Kasus dengan Kerugian Rp1,7 T, AHY: Kami Serius

Tim Satgas Anti-Mafia Tanah berhasil mendapatkan data 82 kasus dugaan penyerobotan lahan dengan potensi kerugian Rp1,7 triliun mencakup tanah 4.569 ha


AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

2 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (tengah) menunjukkan barang bukti yang disita dari tersangka mafia tanah saat merilis kasus itu di Mapolda Jatim, Surabaya, Sabtu, 16 maret 2024. Foto: ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim
AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Satgas Anti Mafia Tanah mengungkap dua kasus dengan tiga tersangka di Jawa Timur


Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

Golkar berjaya dalam rekapitulasi suara nasional di Sulawesi Tengah. PKS jadi juru kunci.


AHY Sebut Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah Mencapai Rp 6.000 Triliun

2 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih ditemui usai Acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
AHY Sebut Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah Mencapai Rp 6.000 Triliun

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan nilai sertifikasi tanah Rp 6 ribu triliun.


Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

4 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.


Tudingan Penggusuran di IKN, Ini 5 Tanggapan Soal Itu

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tudingan Penggusuran di IKN, Ini 5 Tanggapan Soal Itu

Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menanggapi tudingan soal penggusuran semena-mena di IKN, Kalimantan Timur


Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono Respons Masyarakat Adat Tolak Penggusuran di IKN

4 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono Respons Masyarakat Adat Tolak Penggusuran di IKN

Masyarakat adat Kaltim menolak penggusuran tanah dan rumah di IKN. Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono respons begini.


AHY Sebut Penyelesaian Polemik OIKN dengan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran Harus Saling Menguntungkan

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan keterangan usai menghadiri agenda rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Yashinta Difa
AHY Sebut Penyelesaian Polemik OIKN dengan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran Harus Saling Menguntungkan

AHY akan berkoordinasi dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) soal polemik tata ruang wilayah IKN dengan masyarakat di Pemaluan, Kalimantan Timur.


Respons AHY Soal Polemik Tata Ruang Wilayah IKN di Pemaluan

4 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih ditemui usai Acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Respons AHY Soal Polemik Tata Ruang Wilayah IKN di Pemaluan

AHY menyebutkan dia bersama Presiden Jokowi selalu menekankan pembangunan IKN harus dijalankan dengan baik.