TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara pembukaan rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta, Senin, 1 Maret 2021 kembali menegaskan sikapnya sebagai oposisi dari pemerintah. Rangkaian rakernas PKS akan berlangsung 1-18 Maret 2021.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam sambutannya pada acara pembukaan menegaskan sikap oposisi tersebut. Dia berharap seluruh kader PKS rajin berkolaborasi dan membangun komunikasi dengan berbagai elemen koalisi masyarakat sipil.
"Kehadiran PKS harus membawa pesan persahabatan, bukan permusuhan. Kehadiran PKS harus membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan," kata Ahmad Syaikhu.
Sikap oposisi yang ditegaskan PKS salah satunya ditunjukkan dari upaya menentang peraturan presiden tentang investasi untuk industri minuman keras. Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan penolakan terhadap pembukaan investasi minuman keras merupakan salah satu upaya partai membela kepentingan rakyat.
"Pembelaan rakyat menyangkut berbagai dimensi kepentingan, baik keselamatan jiwa, kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik," kata Alhabsyi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satunya akan membuka keran investasi untuk industri minuman beralkohol atau minuman keras.
Dalam Lampiran III Perpres No.10/2021, pemerintah membuka investasi atau penanaman modal baru untuk industri minuman mengandung alkohol, anggur, dan minuman mengandung malt, yang biasa ditemukan di produk bir di beberapa daerah tertentu, seperti Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Ketentuan itu nantinya mulai efektif berlaku pada tanggal 4 Maret 2021.
Ihwal kebijakan itu, Alhabsyi mengatakan, PKS akan membahas strategi menolak investasi minuman keras pada saat rakernas nanti. "Semua akan dibahas oleh bidang hukum. Kita lihat sikap sekarang sudah kelihatan. Kami menolak dibebaskan (investasi) minuman keras," kata Alhabsyi.
