5 Fakta Seputar OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Reporter

Editor

Amirullah

Petugas menunjukkan barang bukti uang tunai saat konferensi pers operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 28 Februari 2021. Menurut Ketua KPK, pada akhir tahun 2020, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah juga menerima uang sebesar Rp 200 juta dari kontraktor lain. Selanjutnya pada pertengahan Februari 2021, Nurdin melalui orang berinisial SB juga menerima duit sebesar Rp 1 miliar. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Penangkapan ini mengejutkan sebab Nurdin dikenal sebagai pemimpin daerah berprestasi. Berikut sejumlah fakta terkait penangkapan ini.

1. OTT

KPK menangkap Nurdin dalam sebuah operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Jumat malam, 26 Februari hingga Sabtu, 27 Februari 2021. Awalnya KPK menangkap orang kepercayaan Nurdin yang juga Sekretari Dinas PUTR Sulawesi Selatan Edy Rahmat dan Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto. Mereka ditangkap saat Agung menyerahkan duit Rp 2 miliar kepada Edy di Jalan Hasanuddin, Makassar. Setelah itu, KPK menangkap Nurdin di rumahnya pada Sabtu dini hari. Total ada enam orang yang ditangkap dalam operasi ini.

2. Korupsi Infrastruktur

Setelah gelar perkara di Gedung KPK, Jakarta, komisi antirasuah menetapkan Nurdin dan Edy sebagai penerima suap. Sementara, Agung ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap. KPK menduga Nurdin menerima suap Rp 2 miliar terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.

3. Hubungan dengan Penyuapnya

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Nurdin sudah kenal dekat dengan Agung. Sebelum proyek TA 2021, Agung sudah sering menggarap proyek lainnya.

"Pertama, peningkatan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dengan nilai Rp 28,9 miliar," kata Firli saat konferensi pers di kantornya, Ahad, 28 Februari 2021.

Proyek kedua yang dikerjakan Agung adalah pembangunan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan Tahun Anggaran 2020 dengan nilai Rp 15,7 miliar. Ketiga, proyek pembangunan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan dari APBD dengan nilai Rp 19 miliar.

4. Jumlah Suap

Dari hasil pemeriksaan, KPK menduga Nurdin sudah menerima suap dan gratifikasi sebelumnya dari beberapa kontraktor lainnya. Pada akhir 2020, Nurdin diduga menerima uang sebesar Rp 200 juta; pertengahan Februari 2021, Nurdin melalui ajudannya, Samsul Bahri, menerima uang Rp 1 miliar; awal Februari 2021, Nurdin melalui Samsul kembali menerima uang Rp 2,2 miliar. Sehingga total suap dan gratifikasi yang diterima Nurdin terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan diduga mencapai Rp 5,4 miliar.

5. Prestasi

Ditangkapnya Nurdin sempat menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya Nurdin dikenal sebagai pemimpin daerah berprestasi. Nurdin pernah menerima penghargaan Bung Hatta Anticorruption Award pada 2017. Saat digelandang ke mobil tahanan, Nurdin Abdullah menampik telah menerima suap. Dia bilang Edy melakukan transaksi tanpa sepengetahuan dirinya. “Sama sekali tidak tahu, demi Allah,” kata dia di Gedung KPK tadi malam.

Baca: Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Dia Dikenal Kreatif






Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

33 menit lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa


Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

1 jam lalu

Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

Lukas Enembe kembali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin 26 September 2022


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

1 jam lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati


KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

5 jam lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

8 jam lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

10 jam lalu

Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan dipanggil KPK bila memang ada tersangka karena ia menjabat ketua pelaksana balapan.


Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

11 jam lalu

Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Bagaimana proses pengangkatan hakim agung?


Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

12 jam lalu

Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

Ali menyayangkan pihak Lukas Enembe justru menggelar konferensi pers ketimbang menghadiri pemeriksaan di KPK.


KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

12 jam lalu

KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri.


Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

14 jam lalu

Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati dari jabatannya.