Iklan
Konsul Jenderal RI Jeddah Eko Hartono mengatakan sudah lama mendengar permasalahan yang dialami para pekerja migran Indonesia di Restoran Al Safi. Menurut Eko, dia juga sudah pernah mendatangi pemilik restoran agar memenuhi hak-hak PMI.
Awalnya ada sekitar 30 PMI bekerja di sana, beberapa sudah dipulangkan tahun lalu karena tidak betah, alasan keluarga dan sebagainya. Para pekerja migran yang minta dipulangkan ini rata-rata belum menyelesaikan masa kontrak kerja selama dua tahun. Konsulat hanya bisa membantu mereka memperoleh exit only. Sementara tiket, harus bayar sendiri.
Belakangan, Basuki bersama 18 PMI lainnya yang masih bekerja di Al Safi juga meminta dipulangkan. Namun, Basuki menuntut semua hak-hak keuangan mereka dibayarkan plus tiket pulang. Bersama Basuki, setidaknya ada 17 orang PMI lainnya yang minta dipulangkan juga.
"Kami akan komunikasikan dengan pihak pemilik resto kalau mereka minta dipulangkan. Mungkin kalau melihat situasi sekarang, mereka mau kasih exit only. Cuma saya ragu apakah perusahaan mau bayarin tiket karena mereka belum selesai masa kontrak," tutur Eko.
Sementara anggaran negara, kata Eko, juga memiliki skala prioritas dalam penggunaannya. "Mereka kan datang dengan kontrak, mereka tahu risikonya. Kemudian mereka minta pulang sebelum habis kontrak, kan enggak fair juga. Anggaran negara kan ada skala prioritasnya, kecuali mereka sakit dan ditelantarkan baru kami upayakan bantu," ujar Eko.
"Kami bela PMI, tapi kami melihat asas keadilan juga bagi majikan yang sudah membayar cukup mahal untuk mendatangkan mereka," lanjut Eko.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, KJRI Jeddah seharusnya memperjuangkan para pekerja migran Indonesia untuk tetap mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja migran. "Untuk pemulangan memang semestinya menjadi tanggung jawab majikan. Di sini lah peran KJRI harus menjalankan fungsinya menekan tanggung jawab majikan. Ini kan situasi emergency," kata Wahyu, Selasa, 23 Februari 2021.
DEWI NURITA
Iklan
