PADANG-Dalam idiom militer dikenal istilah tour of duty and tour of area. Kira-kira artinya adalah peralihan tugas dan peralihan tempat bertugas. Dalam kaba (cerita Minang yang didendangkan) sering pula diungkapkan : kaba baraliah hanyo lai, sungguah baraliah sinan juo. Jadi pada hakekatnya yang beralih hanya tempat, yang tidak berubah tugas itu sendiri.
Menjadi Kepala Daerah sesungguhnya adalah tugas atau duty. Prinsip-prinsip yang berlaku untuk Kepala Daerah tidak berubah, yakni tiga hal. Pertama administratur pemerintahan, kedua administratur pembangunan dan ketiga administratur kemasyarakatan. Yang membedakan satu kepala daerah dengan kepala daerah yang lain, tentu style atau gaya kepemimpinan.
Baca juga:
Menurut saya, style lebih banyak karena bawaan atau bakat seseorang. Sehingga sulit membuat seorang pemimpin harus keluar dari jati dirinya yang asli. Misalnya, Ustad Mahyeldi pada dasarnya tidak seorang yang palapau, duduk berlama-lama di lapau untuk berbagi informasi dengan publik,.
Ketika terjadi tour of duty and tour of area tentu mau tak mau akan ada yang berubah. Apa yang bisa disamakan? Yang bisa disamakan adalah tujuan luhur membangun negeri menjadi lebih baik, makmur dan sejahtera.
Tugas yang diemban Buya Mahyeldi pada prinsipnya seperti tugas Walikota Padang juga. Hanya saja areanya yang berubah. Dari hanya lingkup Kota Padang menjadi lingkup Provinsi Sumatera Barat. Dari Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah, alih kantor ke Jl Sudirman 51 di pusat kota.
Harus diakui, tugas sebagai Gubernur yang jauh lebih berat. Cakupannya menjadi luas, rentang kendali (spend of control) lebih lebar. Keberagaman masyarakat yang mesti dilayani bersama semua jajaran Pemprov Sumbar jauh lebih majemuk dari pada di Kota Padang.
Sebagai administratur pemerintahan serta perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah (verlengstuk), Guernur dan Wakil Gubernur memerlukan dukungan dan bantuan serta kerjasama dari semua aparatur. Dukungan besar yang dibutuhkan Gubernur dan Wagub adalah dukungan politis dari DPRD. Begitu juga dukungan lembaga yudikatif dan jajaran TNI/Polri.
Ada 19 Kabupaten/Kota, memiliki 12 Bupati, 12 Wakil Bupati, 12 DPRD Kabupaten, tujuh Walikota, tujuh Wakil Walikota dan tujuh DPRD Kota. Ke-19 kabupaten dan kotaadalah para pemilik wilayah dan pemilik penduduk. Sebab secara geografis, Kabupaten/Kota lah yang memiliki wilayah dan penduduk. Dukungan Kabupaten/Kota sangat penting bagi terlaksanakanya fungsi administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat Gubernur.
Pada tugas dan fungsi sebagai administratur pembangunan, Gubernur memerlukan dukungan dari dunia usaha, perbankan, para teknokrat, dan masyarakat.
Untuk tugas dan fungsi sebagai administratur kemasyarakatan, dibutuhkan peran sentral para informal leader, tokoh masyarakat, ormas, orsos, ninik mamak, ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, dan pemuda.
Yang tidak kalah penting para perantau Minang yang berperan dalam pembangunan di kampung halaman. Saya kira Buya Mahyeldi bersama Wakil Gubernur akan menyediakan waktu untuk senantiasa berkomunikasi dengan para perantau Minang dimanapun berada
Apakah Gubernur dan Wakil Gubernur cukup mendapat dukungan seperti itu saja? Beliau berharap para wartawan terus menjalankan idealisme. Teruslah mengkritik dan kabarkanlah kebaikan jika itu memang baik. Sepanjang pengetahuan saya, Buya Mahyeldi tidak alergi dengan kritik, sepanjang 10 tahun di lingkungan Pemko Padang tiap hari banyak kritik pers.
Perjalanan panjang dan cukup berliku Buya Mahyeldi dari Aie Pacah ke Jl Sudirman 51 cukup berarti dijadikan bekal pengetahuan mengayuh biduk yang lebih besar. Pengalaman bersama-sama dengan staf Pemko Padang tentu akan menjadi pengalaman berharga untuk diujikan di medan yang lebih besar dan lebih luas yakni Pemprov Sumatera Barat.
Ditulis oleh Pengurus PWI Sumbar Amrizal Rengganis