Peta Dukungan Fraksi di DPR soal Pilkada 2024 dan Kelanjutan Revisi UU Pemilu

Reporter

Editor

Amirullah

Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

6. PPP

Adapun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) termasuk sejak awal menolak rencana revisi Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. PPP berpandangan kalau regulasi untuk pemilu itu setidaknya bisa digunakan minimal dalam dua kali penyelenggaraan. 

"PPP tidak bersepakat untuk melakukan perubahan UU Pemilu, meskipun RUU revisi UU Pemilu ini menjadi usulan inisiatif DPR," kata Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi, dalam sebuah diskusi daring, Sabtu lalu.
 
7. PAN

Sama dengan PPP, PAN sejak awal menegaskan sikap sejalan dengan pemerintah untuk menolak revisi UU Pemilu. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menyarankan agar fraksi-fraksi di DPR RI fokus dalam membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 daripada membahas RUU Pemilu.

Dia menegaskan bahwa FPAN menolak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu karena UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang sudah ada, masih bisa digunakan untuk tiga hingga empat kali pemilu lagi. "Saya mengimbau kepada kawan-kawan fraksi yang ada di DPR untuk lebih fokus kepada penanganan pandemi COVID-19 yang makin mengkhawatirkan. Dan juga perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan terhadap ekonomi," kata Guspardi.

8. PKS

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai revisi UU Pemilu harus terus jalan untuk memperbaiki kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu.

"Kami melihat ada kebutuhan dan kepentingan revisi UU Pemilu, yaitu untuk perbaikan kualitas demokrasi hasil evaluasi kita atas penyelenggaraan pemilu lalu," ujar Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Ahad lalu.

Fraksi PKS juga menginginkan agar pilkada serentak dinormalisasi pada 2022/2023 agar kepemimpinan daerah di masa pandemik oleh pejabat definitif. Menurutnya, jika digelar pada 2024 beban dan ongkos ekonomi, sosial, dan politik menjadi sangat berat.

9. Partai Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga menyatakan partainya setuju normalisasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 2022 dan 2023 dalam RUU Pemilu. Termasuk di dalamnya Pilkada DKI Jakarta pada 2022.

Menurut Herzaky, pilkada merupakan momen emas bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik di daerah masing-masing. Demokrat menilai perlu waktu dan kesempatan cukup bagi masyarakat untuk mendalami dan memahami sosok serta rekam jejak para calon kepala daerah.

DEWI NURITA | BUDIARTI PUTRI | ANTARA

Baca: Dukrung Revisi UU Pemilu, NasDem Anggap Biasa Ada Partai yang Menolak



UU PemiluRevisi UU Pemilu Pilkada 2024DPRPemilu 2024



Rekomendasi Berita

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

1 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

3 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

3 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

3 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

4 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

6 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

6 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP dilanjutkan ke Paripurna DPR


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

6 jam lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

7 jam lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

8 jam lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP