Dianggap Masalah Internal, Demokrat Bandingkan Kasusnya dengan Kongres PDI 1996

Reporter

Editor

Amirullah

Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko memberikan keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. AHY menyebut kudeta kepemimpinan Partai Demokrat demi kepentingan Moeldoko sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menolak bahwa gerakan pengambilalihan partainya disebut sebagai permasalahan internal.

"Menyangkut alasan pemerintah bahwa gerakan pengambilalihan Partai Demokrat hanya permasalahan internal semata, kami memiliki pandangan berbeda," kata Riefky dalam pernyataannya, Jumat, 5 Februari 2021.

Riefky mencontohkan pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Medan pada 22 Juni 1996. KLB itu menurunkan dan mengganti Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI.

Menurut Riefky, KLB tersebut bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi. "Tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah," ujarnya.

Baca: Jubir Benarkan Luhut Bertemu Kader Demokrat, Tapi Tak Bicarakan Kudeta

Dalam kasus Partai Demokrat, Riefky menyampaikan bahwa sejumlah fakta menunjukkan adanya pihak eksternal yang terlibat, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Riefky juga mengatakan, dari fakta yang ada, Moeldoko bukan hanya sekedar mendukung gerakan, tetapi juga secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan partai yang sah. "Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukan hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata," ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya mengatakan istana sudah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ditujukan kepada Jokowi. Namun, Pratikno menyebut surat itu tak perlu dibalas karena merupakan dinamika internal Partai Demokrat.






Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

2 jam lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

10 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

12 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

12 jam lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

13 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

13 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

13 jam lalu

Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Moeldoko mendukung langkah Panglima TNi Jenderal Andika Perkasa yang mengubah batas minimal tinggi tubuh calon taruna dan taruni Akmil.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

14 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

14 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

14 jam lalu

Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai Polri sudah menjalankan perintah Presiden Jokowi dalam penanganan kasus Ferdy Sambo.