TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menolak bahwa gerakan pengambilalihan partainya disebut sebagai permasalahan internal.
"Menyangkut alasan pemerintah bahwa gerakan pengambilalihan Partai Demokrat hanya permasalahan internal semata, kami memiliki pandangan berbeda," kata Riefky dalam pernyataannya, Jumat, 5 Februari 2021.
Riefky mencontohkan pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Medan pada 22 Juni 1996. KLB itu menurunkan dan mengganti Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI.
Menurut Riefky, KLB tersebut bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi. "Tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah," ujarnya.
Baca: Jubir Benarkan Luhut Bertemu Kader Demokrat, Tapi Tak Bicarakan Kudeta
Dalam kasus Partai Demokrat, Riefky menyampaikan bahwa sejumlah fakta menunjukkan adanya pihak eksternal yang terlibat, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Riefky juga mengatakan, dari fakta yang ada, Moeldoko bukan hanya sekedar mendukung gerakan, tetapi juga secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan partai yang sah. "Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukan hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata," ucapnya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya mengatakan istana sudah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ditujukan kepada Jokowi. Namun, Pratikno menyebut surat itu tak perlu dibalas karena merupakan dinamika internal Partai Demokrat.
