Menag Yaqut Terbitkan Surat Instruksi Gerakan 5M Buat Bantu Presiden Jokowi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gestur Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 18 Januari 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 dan sejumlah isu-isu aktual serta pengenalan Menteri Agama yang baru Yaqut Cholil Qoumas. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Gestur Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 18 Januari 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 dan sejumlah isu-isu aktual serta pengenalan Menteri Agama yang baru Yaqut Cholil Qoumas. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Instruksi Nomor 01 tahun 2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5 M) yang merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat terbatas pada Jumat pekan lalu.

    Saat itu Jokowi meminta Menag turut membantu mengoptimalkan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

    Gerakan 5M yang dimaksud yakni; memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. "Ini bagian dari upaya kita untuk menekan laju paparan Covid-19 dan tentu saja ini bagian dari tugas kemanusiaan kita,” ujar Yaqut lewat keterangan tertulis, Selasa malam, 2 Februari 2021.

    Baca juga : Akui PPKM Tak Efektif Jokowi Minta Menag, Panglima TNI dan Kapolri Turun Tangan

    Secara spesifik, instruksi ini ditujukan kepada tujuh pihak, yaitu: Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Pusat, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kanwil Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota, Kepala Madrasah, Kepala KUA, Penyuluh Agama, dan seluruh Aparatur Sipil Negara Kemenag.

    Secara umum, instruksi ini meminta ASN Kemenag untuk menjadi teladan dalam penerapan 5M pada setiap aktivitas di kantor maupun di luar kantor. Selain itu, ASN harus aktif dalam sosialisasi dan penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkungan satkernya, termasuk dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat. ASN Kemenag juga diminta meminimalisir kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.

    “Instruksi lainnya terkait keharusan para pihak untuk melaporkan secara berkala terkait kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website: lapor5m.kemenag.go.id. Laporan dalam bentuk foto atau video,” ujar Yaqut.

    Jika instruksi ini dilaksanakan dengan baik, lanjut dia, tentu ada reward-nya. "Tapi kalau ini tidak dilaksanakan, tentu ada punishment yang kita berikan juga. Kita sudah membuat sistem pelaporan secara online day by day. Saya pun memiliki akses dashboard untuk memantau laporan tersebut langsung dari handphone saya,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dalam implementasi kebijakan PPKM Jilid II. Sebab, PPKM Jilid I pada 11-25 Januari lalu dinilai tidak efektif.

    "Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Jokowi, Jumat lalu.

    Selain itu, Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.