Risma Minta Kejaksaan Agung Kawal Program Kemensos

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Tri Rismaharini saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. Kedatangan Risma untuk berkoordinasi terkait hasil kajian pengelolaan bantuan sosial yang dilakukan KPK dan membahas surat rekomendasi KPK tentang penyampaian hasil kajian pengelolaan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dapat tepat sasaran. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Sosial Tri Rismaharini saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. Kedatangan Risma untuk berkoordinasi terkait hasil kajian pengelolaan bantuan sosial yang dilakukan KPK dan membahas surat rekomendasi KPK tentang penyampaian hasil kajian pengelolaan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dapat tepat sasaran. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma bertamu ke Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Januari 2021.

    Bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Risma meminta pendampingan terhadap seluruh program di kementeriannya.

    Risma mengklaim bahwa permintaan pendampingan ini sudah dilakukan sejak menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. "Dan ingin juga melakukannya di Kementerian Sosial," ujar dia usai menggelar pertemuan pada Rabu, 13 Januari 2021.

    Risma pun menjelaskan pendampingan yang dimaksud. Ia meminta Kejaksaan Agung mengawal jika kementeriannya mengeluarkan kebijakan atau produk hukum, sehingga tidak akan terjadi kesalahan. Terlebih lagi jika berhubungan dengan data.

    ADVERTISEMENT

    "Saya takut kalau kemudian data tersebut tidak sesuai dengan keperluan. Oleh karena itu saya meminta didampingi dalam hal apapun, " kata Risma. Selain itu, ia juga mengingatkan Kejaksaan Agung untuk rutin mengecek apabila ada laporan yang bermasalah.

    Menanggapi Risma, Burhanuddin menyatakan bahwa pendampingan terhadap program kementerian sudah menjadi kewajibannya. "Pendampingan ini adalah program nasional dan hukumnya wajib untuk kami lakukan pengamanannya, " ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.