Istri Nurhadi Mangkir dari Pemeriksaan, KPK Ingatkan Agar Kooperatif

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Istri tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Tin Zuraida, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juni 2020. Tin Zuraida, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto yang berstatus buron. TEMPO/Imam Sukamto

    Istri tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Tin Zuraida, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juni 2020. Tin Zuraida, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto yang berstatus buron. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Tin Zuraida, istri terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, kooperatif menghadiri panggilan sebagai saksi kasus dengan sengaja mencegah dan merintangi atau menggagalkan secara langsung penyidikan dalam perkara Nurhadi.

    "KPK tetap mengimbau untuk kooperatif memenuhi kewajiban hukum tersebut," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 13 Januari 2021.

    Sebelumnya Tin Zuraida tidak menghadiri panggilan pada Selasa 12 Januari untuk tersangka Ferdy Yuman (FY) dari unsur swasta. "Tanpa keterangan dan akan dilakukan pemanggilan kembali," kata Ali.

    Selain Tin, dua saksi lainnya juga tidak hadir dan dijadwalkan pemanggilan kembali, yaitu dua karyawan swasta Oktaria Iswara Zen dan Edna Dibayanti.

    ADVERTISEMENT

    KPK telah menetapkan Ferdy sebagai tersangka pada Minggu 10 Januari 2021. Dalam konstruksi perkara dijelaskan pada 11 Februari 2020, KPK telah menerbitkan Daftar Pencairan Orang (DPO) atas nama tersangka Nurhadi, Rezky Herbiyono selaku menantu Nurhadi, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...