MUI Minta Jokowi Arif dalam Putuskan Sosok Calon Kapolri Baru

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (kedua kanan) dan para pimpinan ormas Islam lainnya memberi keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. ANTARA

    Presiden Jokowi (tengah) bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (kedua kanan) dan para pimpinan ormas Islam lainnya memberi keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Joko Widodo agar benar-benar arif dan bijaksana dalam memutuskan menunjuk sosok calon Kapolri baru, pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun Februari 2021 mendatang.

    "Presiden hendaknya kalau akan mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi kapolri  pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan, loyalitas, dan profesionalitas saja tapi harus lebih luas dari itu," kata Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Januari 2021.

    Anwar melihat dalam beberapa waktu belakangan, terdapat isu yang menunjukan hubungan antara pemerintah dan umat islam agak terganggu. Ia menilai masih ada sebagian umat islam yang melihat bahwa kriminalisasi terhadap ulama masih kerap terjadi di Indonesia.

    Meskipun pemerintah telah menegaskan tak ada kriminalisasi, namun Anear mengatakan sikap dan pandangan seperti itu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah.

    "Karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam, apalagi kalau seandainya sebagian besar umat islam  merasa  terus menerus disakiti dan dikecewakan," kata Anwar.

    Kondisi ini diperburuk lagi dengan krisis kesehatan karena Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir dan juga krisis ekonomi yang cukup berat. Dengan situssi tersebut, Anwar mengatakan tidak mustahil berbagai kemungkinan buruk bisa terjadi.

    "Oleh karena itu sebagai anak bangsa saya khawatir  penunjukan kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa kedepannya," kata Anwar.

    Atas dasar itu, Anwar mengatakan Indonesia sebagai bangsa harus bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah tersebut. Penyelesaian semacam ini, kata dia, sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa.

    "Untuk itu saya berharap dalam penunjukan dan penetapan calon kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini tentu saja presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas," kata Anwar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...