Jokowi Disebut Serahkan Nama Calon Kapolri ke DPR Besok

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Idham Azis (tengah) berfoto bersama Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. ANTARA/HO-Polri

    Kapolri Jenderal Idham Azis (tengah) berfoto bersama Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. ANTARA/HO-Polri

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyerahkan nama calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis kepada DPR, esok hari, Selasa, 11 Januari 2021.

    "Belum (masuk hari ini, red), besok," ujar Arsul lewat pesan singkat, Senin, 11 Januari 2021.

    Kapolri Jenderal Idham Azis akan pensiun pada 1 Februari 2021 mendatang. Sesuai dengan prosedur, Presiden akan menunjuk Kapolri baru. Pemilihan itu berdasarkan pada nama-nama yang mendapat rekomendasi Kompolnas maupun dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md selaku Ketua Kompolnas sebelumnya sudah menyerahkan lima nama calon Kapolri pengganti Idham Azis kepada Jokowi.

    Kelima calon Kapolri ini adalah Komjen Gatot Edy Pramono, Komjen Boy Rafly Amar, Komjen Listyo Sigit Prabowo, Komjen Arief Sulistyanto, dan Komjen Agus Andrianto. "Kelima orang itu dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalitas, jam terbang," tulis Menko Mahfud Md, Jumat, 8 Januari 2021.

    Presiden nantinya akan menunjuk satu nama lalu nama itu akan diserahkan kepada DPR untuk dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Adapun Istana belum bisa dikonfirmasi ihwal sosok calon Kapolri pilihan Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.