Novel Baswedan Ingatkan Dosa Besar Jika Lembaga Tak Jalankan Amanat Rakyat

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Novel Baswedan mengenakan topi sebagai pelindung matanya dari cahaya saat menyapa awak media usai berlangsungnya rekonstruksi penyiraman air keras di kediamannya, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Novel mengatakan dia tidak ingin penglihatan mata kanannya memburuk karena lampu sorot yang digunakan saat reka adegan. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Novel Baswedan mengenakan topi sebagai pelindung matanya dari cahaya saat menyapa awak media usai berlangsungnya rekonstruksi penyiraman air keras di kediamannya, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Novel mengatakan dia tidak ingin penglihatan mata kanannya memburuk karena lampu sorot yang digunakan saat reka adegan. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengingatkan bahwa suatu lembaga harus berjalan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat.

    Menurut Novel, akan menjadi dosa besar jika lembaga tak menjalankan mandatnya. "Cirinya adalah ketika manajemennya tidak punya visi yang jelas dan membuat struktur yang tidak perlu demi tempat orang-orang agar dapat jabatan saja," ucap dia dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @nazaqistsha, pada Kamis, 7 Januari 2021.

    Cuitan Novel itu mendapat ratusan komentar dari masyarakat. Bahkan ribuan tanda suka atau 'like' diberikan atas pernyataan tersebut. Meski tak menyebutkan secara gamblang lembaga yang dimaksud, tak sedikit masyarakat yang menyinggung bahwa cuitan Novel mengarah kepada tempatnya bekerja, KPK. Sebagian mendukung Novel Baswedan agar tetap bekerja di lembaga anti rasuah tersebut.

    KPK kembali mendapat sorotan setelah Firli Bahuri melantik puluhan pejabat untuk mengisi posisi dalam struktur baru. Indonesia Corruption Watch mengritik perubahan struktur KPK ini. Menurut ICW, penambahan posisi membuat KPK gemuk.

    Selain itu, ICW menilai struktur baru bertentangan dengan UU KPK, utamanya mengenai penambahan Kedeputian Pendidikan dan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Sebab, dalam UU KPK hanya disebutkan Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

    ANDITA RAHMA | M. ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...