KPK Periksa 3 Direktur Eksportir Benur di Kasus Edhy Prabowo

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Desember 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Desember 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga direktur perusahaan eksportir benih lobster dalam kasus korupsi eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Ketiganya dipanggil untuk menjadi saksi untuk tersangka, Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito alias SJT.

    “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJT,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Senin, 28 Desember 2020.

    Ketiga orang tersebut yaitu Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik Chandra Astan; Direktur PT Maradeka Karya Semesta Untyas Anggraeni; dan Direktur Utama PT Samudra Baharis Sukses Willy. Ali belum menjelaskan alasan ketiga orang tersebut diperiksa.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan tujuh orang menjadi tersangka. Selain Edhy dan Suharjito, KPK juga menetapkan Staf Khusus Menteri KP sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas, Safri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan dan Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas, Andreau Pribadi Misata, dan seorang wiraswatawan, Amiril Mukminin. Selain itu, KPK juga menetapkan staf istri Edhy, Ainu Faqih dan pengurus PT Aero Citra Kargo, Siswadi.

    ADVERTISEMENT

    KPK menduga Edhy menerima duit suap dari perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benur. Duit tersebut diduga disalurkan kepada PT ACK, satu-satunya perusahaan yang ditunjuk untuk mengangkut benur dari Indonesia ke luar negeri. KPK menduga pemilik sesungguhnya perusahaan itu adalah Edhy Prabowo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...