TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan salah satu kritik Satgas terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 adalah soal minimnya sarana protokol kesehatan di TPS.
"Berdasarkan pantauan kami menggunakan sistem aplikasi monitoring perubahan perilaku, kepatuhan institusi dan kesediaan fasilitas penunjang seperti tempat cuci tangan, desinfektan, petugas pengawas penerapan prokes, masih rendah yaitu di bawah 50 persen," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual, Kamis, 10 Desember 2020.
Menurut Wiku, hal ini sangat disayangkan mengingat kepatuhan pemilih saat Pilkada sudah tinggi. "Rata-rata kepatuhan individu memakai masker di area TPS sebesar 95,96 persen, sedangkan rata-rata kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebesar 90,71 persen," ujar Wiku.
Ia meminta rendahnya kepatuhan penyelenggara pemilu dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan ini menjadi bahan evaluasi. "Sangat disayangkan mengingat hal ini sudah diatur dalam PKPU. Saya meminta temuan ini segera dievaluasi secara menyeluruh oleh penyelenggara pemilu," ujar Wiku.
Satgas Covid-19 meminta penyelenggara pemilu memperbaiki kekurangan ini di tahapan Pilkada berikutnya untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.
"Masih banyak tahap Pilkada lain sampai penetapan pemenang nanti. Saya berharap agar pada tahapan selanjutnya sarana dan prasarana penunjang dapat disediakan sebagai langkah antisipasi pencegahan penularan Covid-19," ujar Wiku.
