Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KSP Klaim Kondisi Sosial Ekonomi di Papua dan Papua Barat Membaik

image-gnews
Puluhan massa Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) melakukan aksi demo di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Rabu 1 Desember 2020. Aksi tersebut guna memperingati 1 Desember 1961. 1 Desember adalah hari di mana bendera bintang fajar dikibarkan bersamaan dengan bendera Belanda, di Hollandia (Jayapura). Peristiwa ini terjadi pada 1961. TEMPO/Subekti.
Puluhan massa Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) melakukan aksi demo di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Rabu 1 Desember 2020. Aksi tersebut guna memperingati 1 Desember 1961. 1 Desember adalah hari di mana bendera bintang fajar dikibarkan bersamaan dengan bendera Belanda, di Hollandia (Jayapura). Peristiwa ini terjadi pada 1961. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. Sepanjang periode itu, KSP menyebut, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen. Sementara itu, Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen.

KSP juga menyebut Indeks Pembangunan Manusia Papua naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7. "Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua," ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP, Edy Priyono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Desember 2020.

Edy menyebut studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada tahun 2018 menunjukkan pembangunan jaringan jalan telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Peningkatan kehidupan ekonomi, terjadi karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Perbaikan konektifitas juga memperbaiki kehidupan sosial, karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi. "Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh," ujar Edy.

Sementara, indikator lainnya ialah Koefisien Gini Papua yang naik sedikit dari 0,392 pada 2015, menjadi 0,394 pada 2019. Sedangkan di Papua Barat membaik, yaitu dari 0,428 pada 2015 menjadi 0,386 pada 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Edy juga menyebut tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99 persen menjadi 3,65 persen untuk Papua dan dari 8,08 persen menjadi 6,24 persen untuk Papua Barat.

Meski begitu, Edy mengakui pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif. Hal ini, kata dia, disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah.

Jika sektor pertambangan dikeluarkan, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Papua 2019 terhitung cukup bagus, yaitu 5,03 persen (dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen). "Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik," kata Edy.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

2 hari lalu

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus bersama jajarannya usai menggelar rapat koordinasi di Kemenko Polkam, Rabu 30 Oktober 2024. ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam
Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.


Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

2 hari lalu

Komisionar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Uli Parulian Sihombing Sihombing (tengah), dan Anis Hidayah (satu dari kiri), serta tim kuasa hukum Vina Dewi Arsita, memberi pernyataan kepada awak media, di kantor Komnas HAM, pada Senin, 27 Mei 2024, soal pengaduan terkait kelompok rentan perempuan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada Agustus 2016 silam. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal


Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

2 hari lalu

Mahasiswa ISBI Tanah Papua bersiap menari di Situs Megalitik Tutari, Papua. Dok. Hari Suroto
Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.


Kemenaker akan Optimalkan Sekolah Menengah Kejuruan Cegah Angka Pengangguran

3 hari lalu

Sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK)  mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK N 1 Cibinong, Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 3 April 2017. Para pelajar SMK mengikuti UNBK yang diselenggarakan pada 3-6 April 2017. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Kemenaker akan Optimalkan Sekolah Menengah Kejuruan Cegah Angka Pengangguran

Kemenaker akan lakukan efektivitas terhadap lulusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan untuk cegah angka pengangguran tinggi


Pemprov Papua Barat Bersama BPH Migas Lakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran JBT dan JBKP

3 hari lalu

Kepala Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati bersama Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPH Migas dengan Pemerintah Papua Barat tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran JBT dan JBKP pada Konsumen Pengguna di Provinsi Papua Barat, Jumat, 18 Oktober 2024. Dok. Pemprov Papua Barat.
Pemprov Papua Barat Bersama BPH Migas Lakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran JBT dan JBKP

Pemerintah Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu atau JBT dan Jenis BBM Khusus Penugasan atau JBKP kepada konsumen.


Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

3 hari lalu

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.


PDIP Respons Guyonan Suswono soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Pengangguran: Tidak Lucu

4 hari lalu

Ciryl Raoul Hakim alias Chico Hakim. Instagram
PDIP Respons Guyonan Suswono soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Pengangguran: Tidak Lucu

Jubir PDIP menilai selorohan Suswono itu bisa dianggap suatu pelecehan terhadap perempuan.


Dugaan Kebocoran Data KSP, Fitur AI MagicOS 9.0 Honor, dan Prediksi BMKG dalam Top 3 Tekno

6 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Dugaan Kebocoran Data KSP, Fitur AI MagicOS 9.0 Honor, dan Prediksi BMKG dalam Top 3 Tekno

Dugaan kebocoran data di Kantor Staf Presiden (KSP)menjadi salah satu artikel Top 3 Tekno pada Ahad, 27 Oktober 2024. Ramai dibincangkan di X.


3.000 Data KSP Diduga Dibobol Peretas, Istana: Data dalan Keadaan Aman

7 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
3.000 Data KSP Diduga Dibobol Peretas, Istana: Data dalan Keadaan Aman

Data dari KSP Indonesia diduga telah diretas dan bocor ke dark web.


Data KSP Indonesia Disebut Dibobol Hacker, 3.000 Data Beredar di Dark Web

7 hari lalu

Petugas PLN mengawasi ruang kontrol Power House Istana Kepresidenan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 1 Agustus 2023. Revitalisasi kelistrikan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjadi penting untuk menunjang seluruh kegiatan kenegaraan. Total kapasitas listrik di Istana Kepresidenan Jakarta yaitu 6 Mega Volt Ampere (MVA) yang digunakan untuk seluruh kompleks Istana yang terdiri dari Istana Negara, Istana Merdeka, Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, Wisma Negara, dan Sekretariat Negara. TEMPO/Subekti.
Data KSP Indonesia Disebut Dibobol Hacker, 3.000 Data Beredar di Dark Web

Data KSP Indonesia dilaporkan telah diretas dan diperjualbelikan di dark web. Lebih dari 3.000 data dan informasi milik pemerintah telah tersebar.