Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dua Terpidana Kasus Jiwasraya Muncul dalam Dugaan Sengkarut Investasi Asabri

image-gnews
Gedung PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Gedung PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Benny Tjokosaputro dan Heru Hidayat terseret dalam dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Darat Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri. Keduanya diduga menyelewengkan dana investasi Asabari. Benny dan Heru merupakan terpidana dalam kasus Jiwasraya.

Badan Reserse Kriminal Polri menemukan adanya potensi perebutan aset dalam penanganan kasus Jiwasraya oleh penyidik kejaksaan dan perkara Asabri yang sedang ditangani. Alhasil, kedua lembaga ini mulai berkoordinasi dalam beberapa waktu terakhir.

Sejumlah opsi mulai dicetuskan. Salah satunya pengalihan penanganan kasus Asabri atau membentuk tim gabungan. "Atau kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masuk juga engga ada masalah," ucap Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 'Menanti Asabri' 7 November 2020.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkan kerugian Asabri lebih dari Rp 10 triliun. Audit BPKP mengurai sejumlah transaksi jual-beli yang menyimpang dan melibatkan mantan petinggi Asabri, Jiwasraya, Heru Hidayat, dan Benny Tjokro

Sebelum menggelar audit investigatif terhadap investasi saham, BPKP telah terlebih dulu memeriksa penempatan investasi reksa dana Asabari periode 2012-2017. Audit ini kemudian rampung pada 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil audit investigasi ini mengungkapkan jejak peran beberapa orang petinggi Asabri. Hasilnya, para petinggi ini diduga menggeser dana investasi, menjual obligasi korporat yang hasilnya digunakan untuk membeli reksa dana dengan underlying asset berupa saham-saham busuk.

Audit menyimpulkan bahwa saham-saham yang menjadi underlying asset reksa dana Asabri terafiliasi dengan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Pengacara Heru, Kresna Hutauruk menolak berkomentar. 

Audit BPKP juga menyebutkan bahwa kerugian Asabri akibat semua investasi saham yang terafiliasi dengan Heru mencapai Rp 9,7 triliun. Sedangkan transaksi Asabri dengan Bentjok, merugikan Rp 859,38 miliar. Beberapa petinggi dan mantan pejabat Asabri enggan berkomentar. Baca selengkapnya dalam Majalah Tempo edisi: Jejak Penggasak Duit Asabri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

OJK: IFG Life Sudah Bayar Seluruh Klaim Jatuh Tempo yang Dialihkan dari Jiwasraya

3 hari lalu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar konferensi pers soal Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
OJK: IFG Life Sudah Bayar Seluruh Klaim Jatuh Tempo yang Dialihkan dari Jiwasraya

OJK memastikan seluruh klaim polis asuransi Jiwasraya yang jatuh tempo telah dibayarkan oleh IFG Life.


Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

6 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR minta publik tidak membandingkan Tapera dengan kasus Asabri.


Kementerian PUPR Klaim Tapera Dapat Mengatasi Backlog Perumahan,

10 hari lalu

Ilustrasi - Salah satu rumah penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). ANTARA/HO-Ditjen Perumahan Kementerian PUPR
Kementerian PUPR Klaim Tapera Dapat Mengatasi Backlog Perumahan,

Penyediaan perumahan dimulai dari Bank melaui KPR (Konvensional dan Syariah), KPR bersubsidi, dan saat ini yang sedang gencar digaungkan yaitu Tapera.


Moeldoko Sebut Tapera Tak Akan Berakhir Seperti Asabri, Ini Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

11 hari lalu

Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Moeldoko Sebut Tapera Tak Akan Berakhir Seperti Asabri, Ini Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Kasus Jiwasraya dan Asabri kembali diperbincangkan seiring pemberlakuan potong gaji 3 persen untuk Tapera. Moeldoko yakin tak akan seperti Asabri.


Moeldoko Dukung Penuh Tapera, Sampai Meyakini Tak Berakhir Seperti Kasus Korupsi Asabri

12 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Dukung Penuh Tapera, Sampai Meyakini Tak Berakhir Seperti Kasus Korupsi Asabri

Moeldoko mendukung secara penuh terhadap iuran Tapera bagi seluruh pekerja. Ia sangat yakin tak akan berakhir seperti kasus korupsi Asabri.


Muhammad Yusuf Ateh Terpilih Menjadi Ketua Pansel KPK, Janjinya Cari Pimpinan KPK Berintegritas Tinggi

14 hari lalu

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (kiri) mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 Mei 2024. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (RakornasWasin) tahun ini akan membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan penuntasan pembangunan jangka menengah untuk menciptakan kesinambungan pembangunan. TEMPO/Subekti.
Muhammad Yusuf Ateh Terpilih Menjadi Ketua Pansel KPK, Janjinya Cari Pimpinan KPK Berintegritas Tinggi

Muhammad Yusuf Ateh dipilih Jokowi sebagai Ketua Pansel KPK. "Kami akan cari pimpinan KPK yang berintegritas tinggi," kata dia.


Moeldoko Yakini Penerapan Tapera Tak Berujung Seperti Kasus Asabri, Ini Kilas Balik Korupsi Asabri

14 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko usai melayat almarhum eks Menko Maritim Rizal Ramli di rumah duka di Jalan Bangka IX, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Januari 2024. Sejumlah tokoh tampak hadir di rumah duka mendiang Rizal Ramli. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Moeldoko Yakini Penerapan Tapera Tak Berujung Seperti Kasus Asabri, Ini Kilas Balik Korupsi Asabri

KSP Moeldoko meyakini potong gaji 3 persen untuk Tapera tak akan berakhir seperti kasus korupsi Asabri. Begini kilas balik kasus Asabri.


Kerugian Korupsi Timah Tembus Rp 300 Triliun, Pj Gub Bangka Belitung Pertanyakan Aspek Penghitungan

15 hari lalu

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Syafrizal ZA. Foto: ANTARA/HO-Aprionis
Kerugian Korupsi Timah Tembus Rp 300 Triliun, Pj Gub Bangka Belitung Pertanyakan Aspek Penghitungan

Pj Gub Bangka Belitung Safrizal ZA mengatakan belum mengetahui jelas apa saja yang menjadi aspek penghitungan kerugian negara di korupsi PT Timah


ICW Ingatkan 9 Pansel Capim KPK Terpilih agar Transparan dan Akuntabel

16 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
ICW Ingatkan 9 Pansel Capim KPK Terpilih agar Transparan dan Akuntabel

ICW mengingatkan sembilan orang yang terpilih menjadi Pansel Calon Pimpinan dan Dewas KPK, agar bekerja transparan dan akuntabel.


Kerugian Negara jadi Rp300 Triliun di Dugaan Korupsi PT Timah, Berikut Rinciannya

16 hari lalu

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kiri) bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (kanan) memberikan keterangan pers terkait kerugian negara dalam kasus korupsi timah di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 29 Mei 2024. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 mencapai Rp300 triliun. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Kerugian Negara jadi Rp300 Triliun di Dugaan Korupsi PT Timah, Berikut Rinciannya

Perhitungan kerugian negara akibat dugaan korupsi PT Timah sebelumnya Rp271 triliun. Kini bertambah menjadi Rp300 triliun