Pengamat: Di Periode Kedua, Jokowi Mesra dengan Kelompok yang Berseberangan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah), pemilik pabrik gula PT Prima Alam Gemilang Andi Syamsuddin Arsyad (kiri) dan mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) mengunjungi lahan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis 22 Oktober 2020. (22/10/2020). Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian pabrik gula berkapasitas giling hingga 12.000 ton cane per day (TCD) di Kabupaten Bombana. ANTARA FOTO/Biroperskepresiden

    Presiden Joko Widodo (tengah), pemilik pabrik gula PT Prima Alam Gemilang Andi Syamsuddin Arsyad (kiri) dan mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) mengunjungi lahan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis 22 Oktober 2020. (22/10/2020). Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian pabrik gula berkapasitas giling hingga 12.000 ton cane per day (TCD) di Kabupaten Bombana. ANTARA FOTO/Biroperskepresiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada kecenderungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin merangkul kelompok yang berseberangan dengan dia.

    Salah satu pendekatannya adalah dengan memberikan bintang tanda kehormatan kepada orang-orang yang kerap mengkritiknya. Mulai dari Fadli Zon, Fahri Hamzah, hingga Gatot Nurmantyo.

    "Ada kecenderungan Jokowi memakai politik zero enemy, di periode kedua ini. Terlihat mesra dengan kelompok yang selama ini berseberangan," ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Rabu, 4 November 2020.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat peringatan Hari Pahlawan. Sebelumnya, presiden juga memberi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada bekas pimpinan DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah saat peringatan HUT RI pada Agustus lalu.

    Ketiganya dikenal sangat kencang mengkritik setiap kebijakan-kebijakan Jokowi. Gatot bahkan ikut mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang belakangan kerap mengkritik keras pemerintah.

    "Sebagian publik mungkin kaget dengan penghargaan itu karena belakangan ini manuver Gatot kerap berseberangan dengan pemerintah. Sebagian publik lain mungkin menilai penghargaan ini perkara biasa mengingat Gatot adalah mantan Panglima TNI," ujar Adi.

    Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin berharap bintang jasa yang diberikan oleh Jokowi tidak mengendurkan kritik terhadap pemerintah. "Tanda jasa itu hak. Sedangkan mengkritik itu kewajiban karena pemerintah dianggap salah jalan," ujar Ujang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berjemur dan Dampak Positifnya Bagi Mata

    Mata merupakan jendela dunia. Penggunaan gawai yang berlebihan bisa berbahaya. Oleh karena itu kita harus merawatnya dengan memperhatikan banyak hal.