Moeldoko Sebut Jokowi Segera Teken UU Cipta Kerja

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan baru di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 8 Oktober 2020. Presiden didampingi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya. Kris/BPMI Setpres

    Jokowi meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan baru di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 8 Oktober 2020. Presiden didampingi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya. Kris/BPMI Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera meneken UU Cipta Kerja.

    "Belum (diteken). Tinggal menunggu waktu, dalam beberapa saat ditandatangani oleh beliau, segera setelah itu diundangkan dalam lembaran negara," ujar Moeldoko di kantornya, Rabu, 21 Oktober 2020.

    Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi juga terus berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. "Sudah dijalankan oleh presiden dengan berbagai kelompok, tetapi ini akan terus, tidak berhenti," ujar dia.

    Harapan para demonstran yang sebelumnya meminta Jokowi mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU sapu jagat itu, jelas pupus sudah.

    Adapun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) masih berupaya menuntut DPR melakukan legislative review. Pada buruh akan kembali menggelar aksi besar-besaran.

    Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga DPR berwenang membuat sebuah UU baru untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui proses legislative review.

    "UUD 1945 pasal 22A yang kemudian melegitimasi mendelegasikan ke dalam UU PPP Nomor 15 Tahun 2015 memungkinkan legislative review, gunakan lah hal itu. Kami mohon mewakili kami, buruh dan rakyat di Indonesia," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu, 21 Oktober 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    QAnon dan Proud Boys, Kelompok Ekstremis Sayap Kanan Pendukung Donald Trump

    QAnon dan Proud Boys disebut melakukan berbagai tindakan kontroversial saat memberi dukungan kepada Donald Trump, seperti kekerasan dan misinformasi.