INFO NASIONAL-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memandang keberadaan sosok Fadli Zon membuat warna parlemen tetap semarak. Apalagi setelah Fahri Hamzah 'pensiun', Fadli Zon menjadi salah satu anggota DPR RI yang terdepan dalam mengkritisi berbagai langkah dan kebijakan pemerintah.
"Tanpa kehadiran Mas Fadli, rasanya parlemen kurang berwarna," ujar Bamsoet usai Podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) bersama Fadli Zon, untuk konten Youtube Bamsoet Channel, di Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2020.
Bamsoet menambahkan, walaupun Partai Gerindra saat ini telah bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, bukan berarti Fadli Zon memilih duduk manis. Namun, sikapnya tetap kritis, vokal, dan juga kontroversial. "Karena esensi dari menjadi anggota parlemen adalah berbicara, bukan berdiam diri," katanya.
Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, terhadap UU Cipta Kerja, Fadli Zon memilih sikap berbeda dari Partai Gerindra. Fadli Zon mengakui, Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra tak pernah mempermasalahkan berbagai perbedaan pandangan atau sikap kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Banyak orang mengira sikap kritis Fadli Zon terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pemerintahan membuat hubungan keduanya berjarak, padahal sama sekali tidak.
"Mas Fadli dan Presiden Joko Widodo punya hubungan yang sangat baik. Bahkan di beberapa kesempatan saat acara di Istana Negara, saya sering melihat keduanya berbincang sambil tertawa," kata Bamsoet. Menurutnya, dilihat dari gesture dan cara keduanya berkomunikasi, terlihat tak ada basa-basi dan menandakan hubungan mereka baik-baik saja.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menuturkan, bawah sikap kritis Fadli Zon bukanlah hal baru. Sejak Partai Gerindra berdiri pada tahun 2008, Fadli Zon selalu mengkritisi jalannya roda pemerintahan Presiden SBY, baik di periode 2004-2009 maupun di periode pemerintahan 2009-2014. Bamsoet menekankan, kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Terpenting, tak membuat hubungan persahabatan dan saudara kebangsaan menjadi hilang.
"Melakukan kritik terhadap pemerintah adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Melalui kritik, check and balances pemerintahan bisa tetap terjaga. Apalagi jika dalam melakukan kritik diserta data dan fakta," katanya.
Seperti apa keseruan obrolan Bamsoet bersama Fadli Zon? Bagaimana cerita Fadli mengejar draf RUU Cipta Kerja, padahal Ketua Baleg adalah teman separtainya? Bisa disaksikan selengkapnya di Podcast Ngobras sampai Ngompol di akun YouTube Bamsoet Channel. (*)
