Kapolri Mutasi Perwira Tinggi dan Tengah Polri, Ada yang ke KPK dan BNN

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan arahan acara pembekalan Calon Perwira Remaja TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 8 Juli 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan arahan acara pembekalan Calon Perwira Remaja TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 8 Juli 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI atau Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram resmi mutasi jabatan sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Surat telegram tersebut dikeluarkan pada 13 Oktober 2020 dengan nomor 2933, 2934 dan 2935.

    Dalam surat telegram itu tertulis pergantian jabatan atas sejumlah pati dan pamen yang ditempatkan ke instansi lain, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan SKK Migas.

    "Ya benar (ada mutasi). Penyegaran organisasi dan ada yang mau pensiun," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat dikonfirmasi pada Rabu, 14 Oktober 2020.

    Selain itu, ada juga mutasi internal Polri. Komisaris Besar Himawan Bayu Aji kini diangkat menjadi Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Ia menggantikan Komisaris Besar Suyudi Ario yang dimutasi ke jabatan penyidik tindak pidana utama tingkat II Bareskrim Polri.

    Lalu ada Brigadir Jenderal Yudawan Roswinarso yang ditugaskan menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jambi. Ia akan meneruskan kerja Brigadir Jenderal Dul Alim yang kini ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Kamneg Baintelkam Polri.

    Kemudian, Brigadir Jenderal Rudi Darmoko yang dipercaya menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Sedangkan pejabat sebelumnya yakni Brigadir Jenderal Yadi Suryadinata dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Ekonomi Baintelkam Polri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.