INFO NASIONAL– Direktur Jenderal EBTKE, F.X. Sutijastoto, bersama Ketua dan Anggota Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha di wilayah Ciwidey, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jumat (9/10).
Komisi VII DPR RI membawa misi untuk melakukan pendalaman terhadap berbagai isu mengenai PLTP Patuha yang memiliki luas 36.120 Ha tersebut dan dikelola oleh PT. Geo Dipa Energi, yang menghambat pengembangan panas bumi dan merumuskan solusinya agar dapat dikembangkan secara masif.
Walau ditengah situasi tekanan pande
Baca Juga:
Direktur Jenderal EBTKE, F. X. Sutijastoto menyebutkan bahwa PT. Geo Dipa Energi telah merencanakan pengembangan PLTP Patuha Unit 2. “Berdasarkan rencana pengembangan, PLTP Patuha Unit 2 akan siap COD tahun 2023 dengan kapasitas 55 MW, dengan nilai investasi sebesar USD 179 Juta,” ujarnya.
Beroperasinya PLTP Patuha ini, lanjut Toto-panggilan akrab dirjen, juga memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat disekitar proyek yang direalisasikan dalam program Community Development.
"Dalam periode tahun 2016 s.d. triwulan II tahun 2020, PT. Geo Dipa Energi telah merealisasikan biaya Community Developmentsebesar Rp 11,96 Milyar untuk kegiatan pendidikan, sosial, kesehatan danpemberdayaan ekonomi masyarakat setempat," katanya.
Baca Juga:
Selain berkontribusi dalam pengembangan masyarakat, PLTP Patuha juga berkontribusi besar pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyetoran Bonus Produksi secara langsung ke Kas Umum Daerah yang pemanfaatannya diprioritaskan untuk masyarakat sekitar PLTP.
Secara total, untuk periode penyetoran2014 – triwulan II 2020, PT. Geo Dipa Energi Area Patuha telah membayarkan kewajiban Bonus Produksi sebesar Rp 12,83 miliar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Bonus produksi bertujuan agar masyarakat di daerah penghasil dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan PLTP di wilayah mereka.
“PT. Geo Dipa Energi juga telah memberikan kontribusi dalam bentuk penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Pemerintah sebesar RP 3,77 miliar pada triwulan III tahun 2020 ini,” ucap Dirjen Toto.
Sebagai salah sumber energi terbarukan, panas bumi memiliki peranan penting dalam pengembangan infrastruktur dan wilayah perekonomian di wilayah sekitar potensi. Pemanfaatan energi panas bumi akan memperkuat perekonomian nasional dengan menekan pengaruh fluktuasi minyak dunia, yang akan mempengaruhi pemakaian sekaligus mengurangi kebutuhan impor BBM Indonesia.
Oleh karena itu, melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat dipahami secara nyata dan komprehensif kendala atau hambatan dalam pengusahaan panas bumi yang sangat bermanfaat untuk perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU)terkait energi baru dan terbarukan agar lebih sempurna. Juga dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat di sekitar kegiatan usaha panas bumi,agar dapat ditindaklanjuti dalam rapat Komisi VII DPR RI.
PLTP Patuha memanfaatkan energi panas bumi yang bersih dan ramah lingkungan. Kapasitas terpasang PLTP Patuha saat ini sebesar 55 MW yang dikembangkan dengan nilai investasi sebesar USD 165 juta dan telah mencapai COD sejak 22 September 2014.
Produksi listriknya mampu meningkatkan kehandalan sistem transmisi Jawa – Bali dengan tambahan suplai listrik sebesar 460GWh/tahun. Produksi listrik ini mampu mengaliri lebih dari 60 ribu rumah. Pemanfaatannya akan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca (green house gasses) sebesar 367 ribu ton CO2/tahun.
Sebelum mengakhiri kunjungannya ke PLTP Patuha, Dirjen EBTKE menyampaikan bahwa di area Patuha inilah masyarakat dapat melihat bagaimana potensi energi panas bumi yang begitu besar dapat berdampingan secara harmonis dengan kawasan hutan, pertanian dan masyarakat setempat pada saat bersamaan.
"PLTP Patuha merupakan bagian kecil dari anugerah Tuhan yang diberikan kepada Indonesia khususnya masyarakat Ciwidey dan juga dinikmati oleh masyarakat di pulau Jawa Bali dalam bentuk ketersediaan energi listrik yang bersih," kata Dirjen Toto.(*).
