ICW: Pimpinan KPK Harus Kurangi Gimik Politik dan Minimalisir Kontroversi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan mengatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sudah mengubah sistem di lembaga antikorupsi itu.

    Ia melihat dengan perubahan ini sistem kepegawaian KPK akan sulit dibenahi. "Sebab sudah terlanjur berubah akibat berlakunya UU KPK," kata Kurnia kepada Tempo, Ahad, 27 September 2020.

    Kurnia mengatakan, di masa yang akan datang, ketika pegawai KPK resmi menjadi aparatur sipil negara, maka independensi kelembagaan antirasuah tersebut semakin rapuh.

    Ketimbang mengevaluasi sistem kepegawaian, Kurnia menyarankan pada pimpinan KPK untuk memperbaiki pola dalam mengelola kelembagaan. "Mengurangi gimmick politik serta meminimalisir kontroversi," ujarnya.

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya mengatakan lembaganya akan mengavulasi sistem kepegawaian pasca mundurnya sejumlah pegawai KPK.

    Teranyar, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Febri Diansyah menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri dari KPK pada 18 September 2020. Alasan Febri mengundurkan diri adalah karena kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Survei Indikator Politik: Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

    Berdasarkan hasil survei, sebagian masyarakat saat ini merasa tidak aman untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.