Kasus Helikopter Firli Bahuri, Dewas KPK Tak Temukan Ada Unsur Gratifikasi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, memberikan keterangan Kinerja Semester I 2020 Dewan Pengawas KPK secara daring, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. Selama semester I, Dewas KPK menerima 234 permohonan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dan menerima laporan sejumlah pelanggaran etik dan akan melakukan sidang pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri, terkait pelanggaran kode etik karena bergaya hidup mewah dengan naik helikopteruntuk kepentingan pribadi. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, memberikan keterangan Kinerja Semester I 2020 Dewan Pengawas KPK secara daring, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. Selama semester I, Dewas KPK menerima 234 permohonan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dan menerima laporan sejumlah pelanggaran etik dan akan melakukan sidang pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri, terkait pelanggaran kode etik karena bergaya hidup mewah dengan naik helikopteruntuk kepentingan pribadi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK tak menemukan adanya unsur gratifikasi dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri.

    Ketua Dewas KPK Tumpak Pangabean sebelumnya telah melakukan klarifikasi perihal penggunaan helikopter oleh Ketua KPK itu perjalanan pribadi.

    "Bahwa semua itu tak ada kepentingan dan fasilitas untuk diberikan apalagi diskon," ujar Tumpak dalam konferensi pers daring pada Kamis, 24 September 2020. 

    Selain itu, Dewas KPK tidak menemukan adanya bukti dugaan pemilik penyewaan helikopter terlibat dalam perkara korupsi yang ditangani KPK. Hal itu sudah masuk perkara penyidikan dan penyelidikan. 

    Kendati demikian, Dewas KPK, kata Tumpak, hanya memiliki keterbatasan dalam menindak pegawai yang menyalahi ketentuan. Dewas hanya memiliki kewenangan untuk mengadili terkait dengan kode etik dan perilaku. 

    "Sudah kami lakukan klarifiaksi, tapi saya bilang bukan melakukan penyelidikan karena Dewas tak punya kewenangan melakukan itu," kata Tumpak.

    Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli tersebut diadukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Dewas KPK pada 24 Juni 2020. Firli diketahui melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan untuk kepentingan pribadi keluarga, yakni ziarah ke makam orang tua pada pertengahan Juni 2020.

    Perjalanan tersebut menggunakan sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO berkategori mewah (helimousine) karena pernah digunakan Motivator dan Pakar Marketing Tung Desem Waringin yang disebut sebagai Helimousine President Air. MAKI menilai perbuatan Firli tersebut bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK yang dilarang bergaya hidup mewah

    Buntut dari insiden tersebut, Dewas KPK pun menyatakan Firli bersalah melanggar kode etik.

    "Menyatakan terperiksa bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, tidak mengindahkan kewajiban menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakan selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan komisi," ujar Tumpak saat membacakan putusan sidang.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Siapakah Shang-Chi, Pahlawan Terbaru Marvel?

    Marvel Studios merilis trailer baru untuk film Shang-Chi and The Ten Rings yang akan tayang pada September 2021.