Jubir Presiden Sebut Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Bukan Tindakan Represif

Reporter

Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono meminta publik tidak menganggap operasi yustisi protokol kesehatan sebagai bagian dari tindakan represif. Ia mengatakan dalam pelaksanaan operasi yustisi, Pemerintah senantiasa menggandeng organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membantu menegakkan protokol kesehatan di kalangan masyarakat dan komunitas.

"Kunci keberhasilan pengendalian penyebaran COVID-19 adalah disiplin protokoler kesehatan di setiap aktivitas yang dilakukan. Masyarakat harus menyadari bahwa mereka adalah ujung tombak dalam upaya pengendalian ini,” kata Dini di Jakarta, Kamis 18 September 2020.

Penegakan sanksi ditegaskan telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2020.

Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar dalam bentuk sanksi dapat berupa teguran lisan/tertulis, denda, kerja sosial, atau penghentian/penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Ia mengatakan melonjak-nya penambahan kasus COVID-19 menjadi peringatan agar pengenaan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan perlu lebih ditegakkan, terutama di daerah yang terindikasi terjangkit COVID-19.

"Instruksi Presiden Nomor 6/2020 ditujukan kepada Menteri, TNI, Polri, dan jajaran Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah penegakan protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," tuturnya.

Dini mengatakan, penerbitan Inpres dilakukan karena masih minim-nya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, sekaligus bukti keseriusan Pemerintah menekan angka penyebaran COVID-19.

Dari data Kemendagri per-14 September 2020 ada 394 Kabupaten/Kota telah menyelesaikan Perda, 52 Kabupaten/Kota berproses menyelesaikan Perda, dan 68 Kabupaten/Kota belum melakukan.

"Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk segera merampungkan peraturan mengenai kewajiban mematuhi protokol kesehatan di daerah agar operasi yustisi dapat segera dilaksanakan. Upaya penegakan kedisiplinan harus masif di seluruh daerah agar hasilnya efektif," ucapnya.






Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

8 jam lalu

Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

Pemerintah Kanada mengumumkan akan segera mencabut semua pembatasan perjalanan Covid-19.


Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

1 hari lalu

Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

Pakar menjelaskan batuk kronik berkepanjangan hingga beberapa bulan dapat mengindikasikan penyintas mengalami long COVID-19.


Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

1 hari lalu

Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

Warga China minta para ahli epidemi berbicara dan pemerintah melakukan penelitian komprehensif dan transparan untuk meninjau kebijakan nol Covid.


Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

1 hari lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

2 hari lalu

CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

CEO Pfizer Inc, Albert Bourla, pada Sabtu, 24 September 2022, mengumumkan positif Covid-19 untuk kedua kalinya.


Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

3 hari lalu

Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

Presiden Putin memerintahkan wajib militer bagi warga untuk berperang membela Rusia di Ukraina, tapi panggilan dinilai hanya untuk warga daerah miskin


Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

4 hari lalu

Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

Hong Kong akan menghapus kebijakan wajib karantina hotel Covid-19 untuk semua kedatangan mulai 26 September 2022


Jepang Longgarkan Aturan Covid-19 untuk Wilayah Perbatasan

4 hari lalu

Jepang Longgarkan Aturan Covid-19 untuk Wilayah Perbatasan

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Kamis, 22 September 2022, mengumumkan Jepang akan melonggarkan aturan Covid-19 di wilayah perbatasan


Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

6 hari lalu

Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

Jepang melonggarkan perbatasan, namun turis yang masuk hotel tanpa masker akan dilarang.


Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

7 hari lalu

Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

Kasus Corona di AS masih tinggi saat Joe Biden menyatakan pandemi Covid-19 sudah berakhir.