TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 304,7 miliar untuk pagu indikatif tahun 2021. Boy mengatakan BNPT sebelumnya telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 515,9 miliar untuk 2021.
"Pagu anggaran BNPT tahun 2021 sebesar Rp 515.919.444.000," kata Boy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 15 September 2020.
Boy merinci, anggaran itu terbagi untuk belanja pegawai sebesar Rp 38,4 miliar, belanja barang operasional sebesar Rp 30,04 miliar, belanja barang non-operasional sebesar Rp 374,7 miliar, dan belanja modal sebesar Rp 72,6 miliar.
Jika merujuk rencana kerja BNPT, anggaran tersebut dialokasikan untuk program penanggulangan terorisme yang terbagi menjadi lima kegiatan. Yakni penanggulangan terorisme bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi sebesar Rp 158,5 miliar; penanggulangan terorisme bidang penindakan dan pembinaan kemampuan sebesar Rp 137,02 miliar.
Kemudian penanggulangan terorisme bidang kerja sama internasional sebesar Rp 27,7 miliar; dukungan manajemen dan SDM sebesar Rp 190,3 miliar; dan pengawasan internal Rp 2,2 miliar.
Adapun permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 304,7 miliar akan dialokasikan untuk delapan kegiatan.
Pertama, operasional BNPT TV sebesar Rp 29,7 miliar. Boy mengatakan BNPT akan memanfaatkan TV digital untuk menyebarkan konten-konten yang mengedukasi masyarakat terkait radikalisme. Ia mengatakan metode ini dilakukan lantaran pandemi Covid-19 saat ini membuat BNPT tak bisa bertatap muka dengan masyarakat seperti sebelumnya.
Kedua, pembangunan gedung serba guna BNPT sebesar Rp 40,2 miliar. Boy mengatakan BNPT saat ini belum memiliki gedung serba guna. Sehingga, setiap akan menggelar kegiatan mereka harus memasang tenda di lahan terbuka.
Ketiga, pembangunan gedung administrasi, layanan, serta dokumen arsip pusat pelatihan dan deradikalisasi sebesar Rp 60,3 miliar.
Keempat, penyusunan dokumen perencanaan gedung pusat BNPT di DKI Jakarta sebesar Rp 6,3 miliar. Boy mengatakan BNPT saat ini tengah berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara untuk mendapat alokasi lahan membangun kantor di Jakarta.
"Kami ajukan di Kemayoran Jakarta Pusat. Yang saat ini kami ajukan biaya perencanaan gedung sebesar enam miliar," ujar Boy.
Kelima, pengadaan perangkat dan fasilitas gedung serba guna sebesar Rp 8,02 miliar. Keenam, pengadaan perangkat dan fasilitas gedung administrasi, layanan, serta dokumen arsip pusat pelatihan dan deradikalisasi sebesar Rp 10,02 miliar.
Ketujuh, pengamanan komunikasi sebesar Rp 30 miliar. Terakhir, peningkatan teknologi informasi pusat analisis dan pengendalian krisis sebesar Rp 120 miliar.
Komisi III DPR menyetujui usulan penambahan anggaran BNPT ini.
