Firli Bilang Sejak Maret 69 Pegawai KPK Positif Covid-19

Ketua KPK Firli Bahuri bersiap menjalani sidang etik di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa, 8 September 2020. Dewan Pengawas KPK kembali menggelar lanjutan sidang etik terkait penggunaan helikopter mewah saat perjalanan di Sumatera Selatan dengan agenda pemeriksaan Firli Bauhari sebagai terperiksa. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengatakan hasil tes swab terakhir mencatat ada 28 orang terkonfirmasi positif Covid-19 di lembaganya. Jika dihitung dari awal Maret 2020, Firli mengatakan total ada 69 pegawai yang positif Covid-19.

"Betul ada 69 orang yang positif Covid-19, tetapi itu sejak Maret 2020. Hasil tes terakhir ada 28 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19," kata Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 14 September 2020.

Firli mengatakan sebanyak 31 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 sudah sembuh. Adapun sisanya tengah menjalani isolasi.

Menurut Firli, KPK sudah melakukan mitigasi penyebaran Covid-19 sejak kasus pertama diumumkan pada Maret lalu. Ia berujar KPK menerapkan protokol kesehatan serta menyiapkan hand sanitizer di setiap ruangan.

KPK juga rutin menggelar tes cepat (rapid test) dan tes usap (swab test). Hingga pekan lalu, KPK sudah menggelar empat gelombang tes swab.

Firli mengatakan uji swab terakhir ini dilakukan pada 7-11 September lalu. Menurut Firli, ada sekitar 1.901 pegawai yang sudah dites, termasuk tahanan dan wartawan yang bertugas meliput di komisi antirasuah tersebut.

Seorang penyidik KPK bernama Komisaris Pandu Hendra Sasmita meninggal pada Ahad kemarin, 13 September 2020. Pandu sempat dinyatakan positif Covid-19.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan Pandu sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena terpapar Covid-19. Kondisinya diketahui sempat kritis.

Belakangan, hasil tes usap menyatakan Pandu sudah negatif Covid-19. Namun Pandu akhirnya meninggal lantaran sakit yang dideritanya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

2 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

15 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

16 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

17 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

18 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

19 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

19 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

20 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.