Hari Ini, Pemerintah Pusat Umumkan Sikap Soal PSBB Total DKI Jakarta

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Terminal Kalideres jelang pemberlakukan kembali  pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, 12 September 2020. TEMPO/Fajar Januarta

    Suasana Terminal Kalideres jelang pemberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, 12 September 2020. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan hari ini pemerintah pusat akan bersikap terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB oleh Pemerintah DKI Jakarta.

    "Untuk PSBB yang sudah diumumkan secara resmi besok (hari ini) akan disampaikan kepada media pukul 13.00," kata Doni dalam konferensi pers, Sabtu, 12 September 2020.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan menerapkan lagi PSBB ketat mulai Senin, 14 September 2020. Alasannya kasus aktif Covid-19 di Jakarta sudah kelewat tinggi.

    Anies mengatakan lonjakan angka kasus aktif di Jakarta telah mencapai 48 persen hanya dalam 10 sampai 11 hari terakhir.

    Pada 30 Agustus 2020, kata dia, angka kasus aktif masih sebanyak 7.960 kasus, tetapi melonjak drastis menjadi 11.810 kasus pada 10 September 2020.

    Namun, sikap Anies ini mendapat tanggapan negatif dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pasalnya setelah Anies mengumumkan rencana PSBB, indeks harga saham gabungan langsung anjlok.

    Meski demikian Anies menyatakan tetap akan memberlakukan pembatasan sosial secara ketat pekan depan. "Saya minta untuk mulai. Mengapa? Karena 10 hari terakhir ini, 11 hari terakhir ini, lompatan kasus aktif di Jakarta itu amat tinggi,” ujar Anies, kemarin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?