INFO NASIONAL-Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) di 34 provinsi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Anggaran program PKT ini senilai Rp 1,2 triliun. Direncanakan program ini dapat menyerap tenaga kerja sekitar 28.000 orang dalam 3 bulan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
Baca Juga:
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Menteri Basuki.
Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun yang tersebar di 34 Provinsi. Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp 587 miliar dan Rp 413 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, sebaran pelaksanaan program Padat Karya revitalisasi drainase jalan nasional di Sumatera sepanjang 1.668 Km dengan alokasi anggaran Rp 309 miliar. Untuk pulau Jawa dan Bali akan dikerjakan sepanjang 773 Km dengan anggaran sebesar Rp 154 miliar. Kemudian untuk pulau Kalimantan akan mencakup revitalisasi drainase sepanjang 807 Km dengan anggaran Rp 124 miliar.
Baca Juga:
Pekerjaan serupa juga dilakukan pada Kepulauan Nusa Tenggara dengan target revitalisasi drainase sepanjang 341 Km dengan anggaran Rp 71 miliar. Sementara di pulau Sulawesi akan dikerjakan 953 Km dengan anggaran Rp 189 miliar, dan di kepulauan Maluku yang dikerjakan sepanjang 230 Km dengan anggaran Rp 70 miliar. Dan yang terakhir di pulau Papua akan dilakukan revitalisasi drainase 225 Km dengan anggaran Rp 81 miliar.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerkan PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pekerjaan Padat Karya mendukung pemulihan ekonomi nasional ini fokus pada penanganan drainase jalan yang sudah hilang akibat sedimentasi. "Kita buatkan kembali, yang sudah mampet salurannya kita jebol lagi. Anggaran sebenarnya sampai Desember 2020, namun kita konsentrasikan di bulan Agustus dan September 2020 ini agar lebih cepat selesai,” kata Hedy.
Perluasan cakupan program PKT Kementerian PUPR juga dilaksanakan untuk pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu Ton dengan anggaran Rp. 200 miliar di 34 Provinsi. Alokasi tersebut sebesar Rp 114 miliar diperuntukkan untuk di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebanyak 56.489 ton dan Rp 86 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua) sebanyak 43.511 ton.
Di Provinsi Aceh, Kementerian PUPR melalui Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh telah memulai program PKT revitalisasi drainase jalan nasional dengan target sepanjang 150 km terdiri dari pekerjaan saluran tanah 133 km dan saluran pasangan/diperkeras sepanjang 37 km.
Sedangkan untuk pengadaan material CPHMA dianggarkan sebesar Rp 6 miliar sebanyak 3.000 ton. "Pelaksanaannya telah dimulai sejak minggu lalu. Hingga saat ini sudah menyerap 10%. Targetnya akhir September 2020 pekerjaan rampung," kata Kepala BPJN Aceh, Elvi Roza.
Fitriyanda (43), salah seorang warga yang dilibatkan menjadi pekerja PKT revitalisasi drainase jalan nasional di ruas Jalan Lambaro-Bts. Pidie di Aceh menyatakan sangat terbantu dengan program tersebut. "Saya biasanya bekerja sebagai supir angkutan, tetapi karena COVID-19 saya sepi pekerjaan. Beruntung ada program ini jadi saya bisa ada pekerjaan dengan upah yang cukup di masa sulit ini," ujarnya.
Selain dua program tersebut, masih terkait dukungan pemulihan ekonomi nasional, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR juga melakukan pembelian LDW dengan anggaran Rp 5 miliar. LDW adalah alat yang digunakan untuk menguji kekuatan struktur tanah dasar/granular secara semi otomatis dan portable sehingga mudah dibawa ke lokasi proyek yang masih sulit diakses. (*)
