Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Pernah Berikan Bintang Mahaputera Nararya Kepada 6 Tokoh Ini

image-gnews
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyerahkan Pandangan akhir Pemerintah terkait Revisi UU KPK kepada Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (tengah), Ketua KPK Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan), dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. DPR RI mengesahkan Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyerahkan Pandangan akhir Pemerintah terkait Revisi UU KPK kepada Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (tengah), Ketua KPK Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan), dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. DPR RI mengesahkan Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memberikan penghargaan Bintang Mahaputera Nararya kepada mantan pimpinan DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, dalam momentum Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Rencana itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

"Fahri Hamzah dan Fadli Zon akan mendapat Bintang Mahaputera Nararya," tutur Mahfud Md melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Senin, 10 Agustus 2020.

Bintang ini merupakan jenis penghargaan sipil tertinggi. Penghargaan tersebut setingkat di bawah Bintang Republik Indonesia.

Menurut Mahfud, bintang tanda jasa ini diberikan kepada Fahri dan Fadli Zon karena pemerintah menganggap telah mendapat manfaat atas perjuangan dan jasa.

Dua tahun sebelumnya, sejumlah tokoh pernah menerima bintang yang sama pada momentum Hari Kemerdekaan RI. Berikut ini nama-nama tokoh yang pernah menerima Bintang Mahaputera Nararya

1. Sofyan Wanandi

Sofyan adalah pengusaha pemilik Santini Group yang aktif di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ia terpilih sebanyak tiga kali menjadi Ketua Umum Apindo sejak 2003. Namun akhirnya, ia mengundurkan diri jabatannya pada 2014.

Sofyan Wanandi merupakan salah satu sosok di balik kesuksesan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada kampanye Pemilu 2014. Ia bersama 10 ribu pengusaha tergabung dalam relawan KerJo atau Pengusaha Pekerja Pro Jokowi. Sofyan juga menjadi Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Adapun Sofyan mendapat penghargaan Bintang Mahaputera Nararya pada 2019. Kala itu, ia berpesan agar generasi muda meneruskan jejaknya. "Mestinya bisa, semua generasi muda kalau bisa berbuat untuk bangsa ini pasti dihargai oleh pemerintah suatu saat," kata Sofyan.

2. Arifin Panigoro 

Arifin Panigoro adalah pengusaha asal Gorontalo yang acap dijuluki "Raja Minyak Indonesia". Dia merupakan pendiri dan pemilik perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi swasta, Medco Energi Internasional. Pada 2006, Arifin pernah masuk ke jajaran 10 orang terkaha di Indonesia versi Majalah Forbes.

Di luar urusan bisnis, Arifin juga dikenal di dunia politik. Dia sempat menjadi kader PDIP, yang tergabung dengan partai banteng itu sejak 1999. Dia bahkan sempat dipilih sebagai Ketua DPP dan Ketua Fraksi PDIP pada periode 2002-2003.

Pria kelahiran Bandung, 14 Maret 1945 ini pun pernah terpilih di kursi Parlemen dari pemilihan dapil Banten 1. Pamun mengundurkan pada 2005 lantaran membentuk Partai Demokrasi Pembaruan atau PDP. Arifin menerima penghargaan ini pada 2019.

3. Tengku Nasaruddin Said Effendy

Effendy adalah budayawan dan sastrawan asal Pekanbaru yang telah wafat pada 2015 lalu. Semasa hidup, ia menghasilkan karya-karya yang berfokus pada budaya Melayu. Ia dikenal rajin mengadakan penelitian, aktif berkesenian dari puisi sampai novel, bermain teater, menggelar pameran seni rupa, dan kerap tampil dalam pelbagai seminar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah memberikan anugerah sebagai Pelestari dan Pengembang Warisan Budaya. Sebab, Effendy dianggap telah membawa nama harum Indonesia di mata Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, hingga Madagaskar.

Beberapa karya yang dihasilkannya ialah "Nyanyian Budak dalam Kehidupan Orang Melayu" pada 1986, Cerita-cerita Rakyat Daerah Riau tahun 1987, dan Bujang Si Undang tahun 1988.

Pria yang meninggal pada Februari 2015 ini menerima bintang penghargaan pada 2019. Anak kandung almarhum Efendy, Tengku Hidayati Effiza, mewakili sang ayah saat pemberian penghargaan tersebut. 

4. Dato Sri Tahir

Sosok Dato Sri Tahir dikenal sebagai pengusaha sukses. Pada 1986, Tahir mendirikan Mayapada dengan konsentrasi pada industri tekstil dan garmen. Bisnis Tahir dari industri tekstil dan garmen cepat merambah ke sektor keuangan. Ia membangun Bank Mayapada beberapa tahun kemudian.

Ketika terjadi krisis pada 1997-1998 dan bank-bank lain kelimpungan, Mayapada justru mampu bertahan. Bahkan pada 2007, Bank Mayapada dinobatkan sebagai bank terbaik kedua (di luar bank milik pemerintah).

Ia memperoleh tanda kehormatan Mahaputera Naraya pada 2018. Di pemerintahan Jokowi jili kedua, kini ia menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

5. Abbas Said

Abbas Said ialah Wakil Ketua Komisi Yudisial periode 2013-2015. Kariernya diawali dari dunia pendidikan pada era 1990-an. Ia kala itu menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, bahkan sempat menjadi pembantu dekan III di fakultasnya. Pada kurun 1998-2000, ia didapuk memimpin Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UII.

Di luar karier sebagai dosen, ia pernah dipilih sebagai Ketua KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2008. Pria kelahiran Sulawesi Tenggara 3 Maret 1944 ini memperoleh tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya pada 2018.

6. Abdul Haris Semendawai

Abdul Haris Semendawai ialah Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2008-2018. Ia pernah aktif terlibat dalam pelbagai kegiatan hak asasi manusia, salah satunya tergabung dalam Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) untuk Penghilangan Orang Secara Paksa yang disponsori oleh Komnas HAM.

Ia pun pernah aktif di Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air, Aliansi Reformasi KUHP, dan Koalisi Perlindungan Saksi. Pada 1998, Abdul Haris terjun dalam kegiatan advokasi di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Ia menerima bintang penghargaan ini pada 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.


Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

3 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Pimpinan KPK terpilih yang dilantik adalah Komjen Pol Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?


Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo di Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: Vico - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

5 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.


Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

6 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.


Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

6 jam lalu

Faizal Assegaf, Kritikus Politik/Koordinator SPOT, saat ditemui usai diskusi publik Spektrum Oposisi Terpimpin (SPOT) pada Senin, 4 Maret 2024 di Gedung MPP ICMI, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.


Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021. Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan membutuhkan penanganan extra pula. Foto : Humas Pemberitaan KPK
Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.


Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

7 jam lalu

Presiden Jokowi menyambut Pansel Capim KPK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019. Penyerahan sepuluh nama ke presiden ini bakal menjadi tugas terakhir pansel. TEMPO/Subekti
Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

Jokowi akan umumkan Pansel KPK bulan ini. Apa itu Pansel KPK dan bagaimana aturan mengeenai pembentukannya?


Pengamat: Anggota Pansel KPK Harus Bersih dari Genealogi Politik

8 jam lalu

Presiden Jokowi menyambut Pansel Capim KPK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019. Penyerahan sepuluh nama ke presiden ini bakal menjadi tugas terakhir pansel. TEMPO/Subekti
Pengamat: Anggota Pansel KPK Harus Bersih dari Genealogi Politik

Anggota Pansel KPK diminta agar bersih dari genealogi politik.


Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

9 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

Prabowo juga mengatakan dia dan Jokowi punya komitmen yang sama membawa perbaikan khususnya bagi masyarakat miskin.