Mahfud Md: Kasus Djoko Tjandra Jadi Momentum Perbaikan Penegakan Hukum

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat konferensi pers di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juli 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat konferensi pers di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juli 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud Md, mengatakan kepolisian dan kejaksaan harus terus mengusut keterlibatan aparat dalam kasus DJoko Tjandra.

    "Kemenko Polhukam mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan jalannya proses pidana tersebut," ujar Mahfud lewat keterangan tertulis, Senin, 10 Agustus 2020.

    Djoko, yang memiliki nama asli Joko Tjandra, merupakan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali.

    Markas Besar Polri menangkap Joko di Malaysia pada Kamis, 30 Juli 2020, setelah menjadi buron selama 11 tahun. Selama itu pula, ia bolak-balik Indonesia tanpa terlacak. Sejumlah penegak hukum diduga terlibat meloloskan Joko.

    Mahfud mengatakan, kasus ini merupakan tamparan keras bagi penegak hukum Indonesia. “Djoko Tjandra seolah-olah memiliki kekuasaan dengan memanfaatkan uangnya untuk membeli loyalitas oknum pejabat hukum” ujar Mahfud.

    Mantan Ketua MK ini berharap, penangkapan Joko menjadi momentum untuk perbaikan integritas dan meningkatkan citra positif penegakan hukum. "Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap evaluasi kinerja penegak hukum," kata Mahfud.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?