Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembelajaran Jarak Jauh, Nadiem Makarim: Efeknya Negatif dan Permanen

Reporter

image-gnews
Mendikbud RI Nadiem Makarim meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu 8 Juli 2020, terkait persiapan dibukanya kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang rencananya mulai Senin 13 Juli 2020. (Antara/Aditya Rohman)
Mendikbud RI Nadiem Makarim meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu 8 Juli 2020, terkait persiapan dibukanya kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang rencananya mulai Senin 13 Juli 2020. (Antara/Aditya Rohman)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pemerintah akan mulai membuka pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di zona kuning Covid-19. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk mengurangi dampak buruk dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi anak.

Menurut Nadiem, banyak riset menunjukan bahwa di situasi bencana yang mengharuskan PJJ, ada efek negatif terhadap anak. Bahkan efek ini bisa terus berkepanjangan jika tak ada tindakan yang diambil.

"Bagi siswa adalah efek yang bisa sangat negatif dan permanen," kata Nadiem dalam konferensi pers, Jumat, 7 Agustus 2020.

Dampak pertama, kata dia, adalah ancaman putus sekolah. Ia mengatakan banyak anak terpaksa bekerja karena berbagai faktor. Mulai dari PJJ yang tak maksimal hingga ketiadaan fasilitas pendukung PJJ. Selain itu, ada pula beberapa persepsi orang tua yang juga berubah, mengenai peran sekolah dalam proses pembelajaran karena PJJ tak maksimal.

"Sehingga ancaman putus sekolah ini sesuatu yang real dan bisa berdampak seumur hidup bagi anak-anak kita," kata Nadiem.

Selanjutnya, adalah ancaman penurunan capaian pelajar. Nadiem mengatakan selama PJJ, kesenjangan kulitas antara yang punya akses terhadap teknologi dan tidak itu semakin besar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita beresiko mempunyai learning loss, lost generation, di mana dampak permanen terhadap generasi kita, terutama jenjang yang masih muda," kata Nadiem.

Ancaman terakhir adalah meningkatnya kekerasan terhadap anak selama PJJ. Selain itu, anak pun memiliki resiko psikososial, akibat stres terus menerus di dalam rumah dan tak dapat bertemu teman.

Namun di sisi lain, Nadiem mengakui bahwa faktor kesehatan dan keselamatan anak juga sama pentingnya. Karena itu, kebijakan pendidikan pemerintah harus multidimensional. Atas dasar itu, Kemendikbud beserta kementerian terkait memutuskan 2 hal.

"Pertama adalah perluasan pembelajaran tatap muka yang ada di zona kuning. Kedua meluncurkan kurikulum darurat u memberikan fleksibilitas bagi semua peserta didik dan guru, penyederhanaan dan bantuan spesifik untuk bisa mengerjakan dan mengoptimalkan PJJ," kata Nadiem.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Sebut Sekolah Perlu Sosialisasikan Penghapusan Jurusan di SMA ke Orang Tua

2 hari lalu

Peniadaan jurusan di SMA membuat siswa tidak fokus. Sudah diterapkan di beberapa negara, tapi dengan infrastruktur yang memadai.
Pengamat Sebut Sekolah Perlu Sosialisasikan Penghapusan Jurusan di SMA ke Orang Tua

Sekolah juga mesti memiliki gambaran secara teknis penghapusan jurusan di SMA, guna mengawal implementasi kebijakan tersebut.


Pegiat Pendidikan Ingatkan Penghapusan Jurusan di SMA Bisa Jadi Bumerang

2 hari lalu

Peniadaan jurusan di SMA membuat siswa tidak fokus. Sudah diterapkan di beberapa negara, tapi dengan infrastruktur yang memadai.
Pegiat Pendidikan Ingatkan Penghapusan Jurusan di SMA Bisa Jadi Bumerang

Kemendikbud mengklaim sekitar 90-95 persen satuan pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK mulai menerapkan program Kurikulum Merdeka.


Kemendikbudristek Jelaskan Kriteria Asesor dalam Proses Pengajuan Guru Besar

4 hari lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Kemendikbudristek Jelaskan Kriteria Asesor dalam Proses Pengajuan Guru Besar

Kemendikbudristek mengatakan hasil desk evaluasi mencatat sebanyak 253 orang calon asesor yang akan mengikuti tes asesmen


Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

5 hari lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

Kemendikbudristek akan menerapkan penghapusan jurusan di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2024/2025. Pengaruhi kebutuhan guru.


Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

5 hari lalu

Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.
Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

Pendistribusian Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dosen seleksi tahun 2023 terlambat. Ribuan dosen tidak mendapat kejelasan.


Alasan Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Dihapus Kemendikbud

8 hari lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Alasan Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Dihapus Kemendikbud

jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA dihapus agar siswa fokus mempelajari mata pelajaran yang sesuai


Hartono Terpilih Jadi Rektor UNS dengan Suara Bulat

8 hari lalu

Dosen dari Fakultas Kedokteran UNS, Hartono ditetapkan sebagai Rektor Terpilih UNS Solo masa jabatan 2024-2029 melalui rapat pleno Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo, Jawa Tengah, Kamis, 18 Juli 2024. Foto: Istimewa (Dokumentasi Humas UNS Solo)
Hartono Terpilih Jadi Rektor UNS dengan Suara Bulat

MWA melakukan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat menetapkan Hartono sebagai Rektor Terpilih UNS masa jabatan 2024-2029.


Ratusan Dosen dan Tendik PPPK Demo di Kemendikbud, Minta Status Naik Jadi PNS

8 hari lalu

Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) menggelar aksi di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Ratusan Dosen dan Tendik PPPK Demo di Kemendikbud, Minta Status Naik Jadi PNS

Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) menggelar aksi di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) pada Kamis, 18 Juli 2024.


Kemendikbud Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

9 hari lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Kemendikbud Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

Penghapusan jurusan Bahasa, IPA, dan IPS ini akan diterapkan mulai tahun ajaran 2024/2025.


Asosiasi Profesor Minta Mendikbud Hentikan Proses Pengangkatan Guru Besar yang Langgar Aturan

9 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Asosiasi Profesor Minta Mendikbud Hentikan Proses Pengangkatan Guru Besar yang Langgar Aturan

Guru Besar hanya boleh disandang untuk dosen yang aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.