Dalami Aliran Duit PT DI, KPK Cecar Bupati Blora

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Blora periode 2010-2021, Letkol Inf. (Purn) Djoko Nugroho, setelah memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020. Djoko Nugroho, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Budi Santoso, dalam tindak pidana korupsi terkait penjualan dan pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2007-2017 diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.205,3 miliar dan USD8,65 Juta. TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati Blora periode 2010-2021, Letkol Inf. (Purn) Djoko Nugroho, setelah memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020. Djoko Nugroho, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Budi Santoso, dalam tindak pidana korupsi terkait penjualan dan pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2007-2017 diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.205,3 miliar dan USD8,65 Juta. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Blora 2010-2021 Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan Djoko Nugroho dalam kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia. Penyidik mendalami perihal dugaan aliran duit ke Djoko.

    "Dikonfirmasi soal aliran dana ke saya," kata Djoko seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Kamis, 6 Agustus 2020.

    Djoko mengaku tak tahu soal aliran duit tersebut. "Jumlahnya berapa saya kurang tahu, cuma saya merasa tidak tahu-menahu tentang masalah ini," kata dia. Selain Djoko, KPK juga memeriksa Kepala Seksi Sarana Prasarana Basarnas Suhardi.

    Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan dari dua saksi itu penyidik mendalami mengenai dugaan penerimaan uang dari PT DI. Duit kickback itu, kata Ali, diduga diberikan kepada penggarap proyek dan pihak yang memakai produk dari proyek tersebut.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan Budi dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah, Irzal Ronaldo Zailani sebagai tersangka. KPK menyangka Budi dan Irzal serta sejumlah pihak telah melakukan korupsi di PT DI yang merugikan negara sebanyak Rp 330 miliar. Kasus bermula ketika para pejabat di menandatangani kerja sama proyek pengadaan dengan 6 perusahaan. Namun, perusahaan mitra tersebut tak melakukan pekerjaannya alias proyek fiktif.

    Kendati demikian, PT DI tetap melakukan pembayaran sebanyak Rp 330 miliar. Menurut KPK, sejumlah pejabat PT DI mendapatkan uang sebanyak Rp 96 miliar dalam proyek tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebiasaan Anak Berbohong Dapat Merugikan Mereka Saat Dewasa

    Anak bisa melakukan kebohongan dengan atau tanpa alasan. Berbohong menurut si anak dapat menyelamatkan mereka dari konsekuensi yang diterimanya.