KPU Akan Pakai E-Rekap di Pilkada 2020, Ini Catatan dari DPR

Reporter

Ilustrasi rekapitulasi/ penghitungan suara. ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menggunakan e-Rekap atau rekapitulasi digital dalam pilkada 2020. Meski begitu, sejumlah politikus memberi sejumlah catatan.

Anggota Fraksi PDIP Arif Wibowo mengatakan partainya setuju penggunaan e-rekap hanya sebagai alat bantu dari rekapitulasi manual.

Arif mengatakan dalam Undang-Undang Kepala Daerah sudah mengatur metode rekapitulasi secara berjenjang dari TPS hingga KPU daerah. "Rekap tetap manual karena perintah Undang-undang," katanya seperti dikutip dari Koran Tempo hari ini, Selasa 28 Juli 2020.

Ia menambahkan penggunaan e-Rekap dapat mengurangi kecurangan dalam pelaksanaan pilkada. Selain itu, penggunaan teknologi dapat berfungsi sebagai alat kontrol dan pembanding terhadap data rekapitulasi suara manual. Arif meminta KPU menguji kredibilitas e-Rekap di depan para ahli teknologi informasi dan pemilihan umum.

Yaqut Cholil Qoumas Politikus PKB meminta KPU memastikan e-Rekap telah aman dari peretasan. Ia mengakui keberadaan perangkat ini bisa memperpendek rantai penghitungan suara. "Selain itu, meminimalisi pertemuan orang dan akan lebih efisien dalam penggunaan anggaran," kata dia.

KPU berencana menggunakan teknologi e-Rekap di dalam Pilkada 2020. Meski penggunaan teknologi ini nasibnya masih terkatung-katung lantaran anggaran KPU yang dipotong akibat pandemi Covid-19. Padahal, KPU sudah merencanakan sejak awal penggunaan teknologi ini di Pilkada serentak 2020. E-Rekap ini diharapkan menjadi solusi untuk pemilu 2024 yang mulai diterapkan bertahap sejak 2020.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan pihaknya mendukung pemberlakuan rekap elektronik. Ia beralasan dalam kajian yang dilakukan pihaknya, salah satu pelanggaran yang banyak terjadi adalah saat proses rekapitulasi. Selain karena waktu rekap yang lama lantaran berjenjang, kecurangan terjadi juga karena keterlibatan terlalu banyak pihak pada proses rekapitulasi secara manual.

Namun, Titi mengingatkan jika tidak dipersiapkan dengan baik tentu pelaksanaannya bisa menimbulkan ketidakpercayaan atau penolakan dari publik. Misalnya, kata Titi, seperti kontroversi teknologi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang dilakukan KPU pada Pemilu 2019 lalu.

Tulisan lengkapnya baca Koran Tempo






Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

2 hari lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

5 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

5 hari lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

5 hari lalu

Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

KPU selama penyelenggaraan pemilu juga dibantu panitia pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.


Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

7 hari lalu

Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Lumajang, Suharyo AP merasa bisa bergerak di semua lini sosial kemasyarakatan ketika bersilaturahmi.


KPU Tangsel Lantik 162 PPS untuk Pemilu 2024, Tugas Pertama Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD RI

7 hari lalu

KPU Tangsel Lantik 162 PPS untuk Pemilu 2024, Tugas Pertama Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD RI

KPU bersama PPS akan mengawal verifikasi faktual calon perseorangan DPD RI dari Kota Tangerang Selatan.


Lantik 189 PPS, KPU Depok Minta Kedepankan Profesionalitas dan Integritas

8 hari lalu

Lantik 189 PPS, KPU Depok Minta Kedepankan Profesionalitas dan Integritas

Usai dilantik PPS Kota Depok diminta segera tancap gas bekerja sesuai tahapan, berkoordinasi dengan stakeholder di kelurahan setempat.


Mengenal Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2024: PPK, PPS dan Pantarlih

9 hari lalu

Mengenal Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2024: PPK, PPS dan Pantarlih

Pemilu 2024 nanti, KPU dibantu oleh beberapa badan ad hoc: PPK, PPS dan Pantarlih, ini tugas badan-badan penyelenggara pemilu ini.


Mengenal Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS dalam Pemilu

9 hari lalu

Mengenal Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS dalam Pemilu

Salah satu badan ad hoc yang dibentuk KPU adalah KPPS. Apa saja tugas dan kewenangannya dalam Pemilu?


Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

9 hari lalu

Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

PPK merupakan badan ad hoc yang dibentuk KPU Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi utama melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. Ini sederet tugasnya.