Ridwan Kamil Bilang Lembaga Pendidikan Berasrama Perlu Diwaspadai

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil melakukan konferensi pers di Markas Kodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (13/7/20). (Foto: Yogi P/Humas Jabar).

    Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil melakukan konferensi pers di Markas Kodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (13/7/20). (Foto: Yogi P/Humas Jabar).

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dapat mengendalikan penyebaran kasus Covid-19. Ia mengatakan kasus yang terjadi belakangan, terjadi karena adanya kluster Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD).

    "Itu saya sebutnya anomali. Jadi waktu Secapa dilaporkan kan naik tuh. Besoknya udah turun lagi ke 70, 50. Jadi artinya Jabar tuh sebenarnya terkendali," kata Ridwan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 15 Juli 2020.

    Meski begitu, ia mengatakan kasus Secapa AD yang mendadak jadi kluster baru tak bisa dianggap remeh. Hal ini menjadi pelajaran agar kejadian serupa tak terulang lagi.

    "Ada titik-titik yang perlu diwaspadai, yakni lembaga pendidikan kenegaraan, yang berasrama," kata Ridwan.

    Ia menyebut sistem sekolah semacam itu siswanya datang dari seluruh Indonesia. Karena itu, bila terpapar, sebarannya bisa menjadi luas di luar kewenangan Pemerintah Provinsi masing-masing. Hal ini yang menurut Ridwan juga harus diperhitungkan.

    "Yang mengakibatkan saya nggak bisa mengontrol, karena kewenangan ada di pemerintah pusat. Tadi sudah saya laporkan kepada presiden," kata dia.

    Secapa TNI AD menjadi klaster baru Covid-19 di Jawa Barat. Ini terjadi setelahditemukannya 1.280 pasien positif di sekolah calon perwira Angkata Darat itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.