TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, menilai Jokowi tidak serius dalam menindaklanjuti gertakan reshuffle kabinetnya.
“Ancaman itu tidak menunjukkan keseriusan. Orang yang kuat tidak mengancam, tapi langsung melakukan,” kata Wijayanto dalam kajian daring LP3ES "Memaknai Kemarahan Jokowi: Analisa Big Data dan Budaya Politik" pada Senin, 6 Juli 2020.
Wijayanto menilai jika presiden memang serius akan melakukan kocok ulang kabinet Indonesia Maju, semestinya dilakukan dengan cara tertutup dan langsung memanggil menteri yang terkait, tanpa perlu ada publikasi di depan masyarakat.
Direktur Center for Media and Democracy LP3ES ini mengatakan bahwa dalam konteks budaya Jawa, seorang pemimpin yang kuat semestinya tidak banyak cakap, dan selalu terkontrol baik dalam penampilan fisik maupun emosi.
Ia membandingkan dengan tindakan Soeharto yang ketika membredel beberapa media massa tidak menggunakan banyak kata dan emosi, cukup tersenyum sembari berkomentar lirih dan singkat.
“Ojo meneh-meneh (jangan lagi-lagi), itu kata Soeharto yang masih terngiang-ngiang di telinga Jakob Oetama (pendiri Kompas) bahkan sampai 2018,” kata Wijayanto. Gestur tersebut, kata dia, sebagai refleksi manusia Jawa yang kuat, terlepas dari rasa suka atau tidak suka publik terhadap Soeharto.
Ancaman kocok ulang kabinet ini muncul saat Jokowi memimpin rapat dengan para anak buahnya. Saat itu, Jokowi marah karena merasa ada menteri yang menganggap enteng Covid-19. Ia pun melontarkan ancaman reshuffle,
WINTANG WARASTRI
