TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi peringatan keras kepada jajaran menteri di kabinetnya karena dinilai tak ada kebijakan yang signifikan dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan, enggak ada," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Kemarahan Jokowi ini diunggah dalam video di akun Youtube Sekretariat Presiden, Ahad, 28 Juni 2020. Ini sidang kabinet paripurna pertama yang digelar tatap muka, sejak pandemi Covid-19 pada Maret 2020.
Jokowi menilai masih ada beberapa menteri yang menganggap situasi di Indonesia saat ini belum krisis. Dia menyoroti kinerja kabinet di sejumlah bidang, yakni kesehatan, bantuan sosial, UKM, dan stimulus ekonomi.
Hal ini membuat kerja mereka masih sesuai standar seperti tak ada apapun yang terjadi di Indonesia. Padahal, Jokowi mengatakan untuk dapat mengendalikan pandemi ini, diperlukan upaya extraordinary.
"Langkah-langkah extraordinary betul-betul harus dilakukan. Dan saya membuka, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan, akan saya buka," kata Jokowi.
Ia menyoroti kinerja beberapa kementerian.
Kementerian Kesehatan ia sebut belum mampu membelanjakan seluruh anggaran yang disediakan, sebesar Rp 75 triliun. Padahal uang belanja itu disebut Jokowi dapat membuat perputaran uang di masyarakat berjalan, dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
"Bidang kesehatan, itu dianggarkan itu Rp 75 triliun, Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi.
Jokowi lalu menyoroti bantuan sosial (basso) bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
"Meskipun sudah lumayan (tersalurkan), tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," kata Jokowi.
Ia pun menyoroti kementerian di bidang ekonomi, yang tak kunjung menstimulus ekonomi agar bisa masuk ke usaha kecil/usaha mikro. Jokowi tak ingin menunggu mereka mati untuk kemudian baru datang dibantu.
"Beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan, ini extraordinary."
