Benderanya Dibakar, Fraksi PDIP Tunggu Komando Pimpinan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Utut Adianto meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 18 September 2018. Utut Adianto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Purbalingga Tasdi terkait dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua DPR Utut Adianto meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 18 September 2018. Utut Adianto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Purbalingga Tasdi terkait dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan marah besar atas pembakaran bendera partai mereka dalam aksi demonstrasi penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila yang terjadi pada Rabu, 24 Juni 2020.

    "Sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah barisan, sebagai sebuah slagorde, kita bukan hanya tersinggung, kita marah besar," demikian tertulis dalam surat edaran dari Ketua dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto dan Bambang Wuryanto.

    Bambang Wuryanto membenarkan surat edaran tersebut. Menurut dia, edaran itu dirilis kemarin sore dan ditujukan kepada seluruh anggota Fraksi PDIP DPR RI.

    "Benar, fraksi mengeluarkan surat edaran tersebut. Ini soal kehormatan partai," kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini ketika dikonfirmasi, Kamis, 25 Juni 2020.

    ADVERTISEMENT

    Dalam surat edaran yang dibuka dengan salam 'merdeka' itu, Utut dan Bambang mengatakan para demonstran dalam aksi kemarin sore telah secara nyata membakar bendera partai mereka. Padahal bendera adalah lambang kehormatan mereka semua.

    "Ini tantangan secara terbuka terhadap seluruh jajaran kader partai," ucap keduanya dalam surat itu.

    Meski marah besar, Utut dan Bambang mengingatkan mereka tak bisa berbuat orang per orang. Untuk sementara, Fraksi pun menginstruksikan jajaran kader untuk menyiapkan barisan di level masing-masing.

    "Kita menunggu komando dari pimpinan kita. Begitu ada aba-aba, kita bergerak serentak," demikian penutup surat edaran itu.

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto secara terpisah menyatakan partai akan menempuh jalur hukum menyikapi kejadian pembakaran bendera itu. Hasto mengatakan partainya sangat menyesalkan adanya provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera partai dengan logo banteng bermoncong putih itu. 

    Perihal pembahasan RUU HIP, kata Hasto, PDIP mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan upaya dialog. "Karena itulah mereka yang telah membakar bendera partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum," ucap Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu malam, 24 Juni 2020.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | STEFANUS PRAMONO | ADAM PRIREZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.