Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Aktivis Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (APHI) mengadukan Wawan Irawan, penasihat hukum PT Satya Teguh Persada (STP), ke Dewan Kehormatan Komite Kerja Advokad Indonesia (DK-KKAI), Senin (20/1). APHI meminta Dewan Kerhormatan memeriksa Wawan Irawan berkaitan kasus dugaan pemerasaan yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Torang H. Tampubolon, kepada klien Wawan. Wawan, menurut APHI, pernah memberi telepon seluler dan dua kali bertemu HakimTorang. Ini jelas menyalahi kode etik profesi advokat, kata Saor Siagian kepada Tempo News Room dan HukumonLine, usai bertemu Ketua KKAI Denny Kailimang di kantornya, Jalan HOS Cokroaminoto 47, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/1). Sebagai pensehat hukum PT Satya, Wawan Irawan pada 18 Desember 2002, pernah mengadukan Hakim Torang kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Lalu Mariyun. Dalam pengaduan itu Wawan mengatakan Torang telah mencoba melakukan pemeresan dengan meminta uang sebesar Rp 3 miliar. Sebelumnya, hakim itu meminta telepon genggam berikut kartu perdananya. Menurut Saor, pengaduan Wawan itu sangat serius dan harus mendapat dukungan. Namun sebagai seorang pengacara, Wawan juga harus menyadari bahwa resiko yang dia tanggung tidaklah ringan. Sebab, selama proses perkara masih disidangkan, seharusnya antara hakim dan penasehat hukum tidak bisa bertemu di luar sidang. Apalagi Wawan telah memberikan telepon genggam kepada Hakim. Ditambahkan Saor, hakim Torang sendiri saat ini sudah diperiksa oleh Mahkamah Agung (MA). Bahkan oleh MA, Torang sudah di-nonpalukan dari perkara-perkara yang ditanganinya. Nah, bagaimana dengan Wawan yang kita duga telah melanggar kode etik advokat? Seharusnya kan ada pemeriksaan, Saor menambahkan. Jika organisasi pengacara tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kata Saor, justru akan merusak citra advokat. Karena itulah mereka berharap Dewan Kehormatan segera memeriksa Wawan Iriawan. Ketua KKAI Denny Kailimang membenarkan telah menerima laporan dari pihak APHI. Pengaduan itu akan segera disampaikan ke organisasi-oraganisasi advokat yang berada di bawah KKAI. Kebetulan saudara Wawan merupakan anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Besar kemungkinan pengaduan ini akan kami kirim besok ke AAI cabang DKI Jakarta, jelas Kailimang. Kailimang menilai, pengaduan APHI itu sendiri sudah tepat. Karena dalam Kode Etik Advokat Indonesia masyarakat umum dan rekan sejawat (advokat) dapat mengadukan salah seorang advokat yang dinilai menyalahi aturan. (Suseno Tempo News Room)
Iklan
