TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para penegak hukum agar mengedepankan upaya pencegahan dalam mengawasi akuntabilitas keuangan negara di tengah pandemi Covid-19.
Jokowi berharap, anggaran sebesar Rp 677,2 Triliun yang digelontorkan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, bisa dikelola dan diawasi dengan baik.
"Tugas para penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Penyidik, dan PNS adalah menegakkan hukum. Tapi juga saya ingatkan, jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mensrea (niat jahat). Juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya," ujar Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, Senin, 15 Juni 2020.
Jokowi juga mengingatkan BPKP, Inspektorat dan juga LKPP selaku aparat internal pemerintah, untuk fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola serta menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal seperti BPK.
"Demikian juga sinergi antar-aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK juga harus kita lanjutkan. Dengan sinergi, check and balances antarlembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat," ujar Jokowi.
